Jember _ Jempolindo.id _ SMK Moch Sroedji, adalah lembaga pendidikan swasta, berkomitmen membangun pendidikan, dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca juga: J-Pernik Mempermudah Mengurus Identitas
Pernyataan itu, disampaikan oleh Ketua Komite Sekolah SMK Moch Sroedji, Selamet Riyadi, usai acara penyerahan Ijazah Siswa Siswi angkatan Tahun 2019, 2020 dan 2921.
Acara itu dihadiri oleh Kepala Sekolah SMK Moch Sroedji, Pujiningtyas MH SPD, dan 28 Wali Murid dari 59 Wali Murid yang terundang. Sedangkan 4 diantaranya, telah menerima Ijazah.
“Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa acara sosialisasi ini, merupakan kegiatan silaturahmi antara Pihak Sekolah dan Wali Murid, agar bisa saling memahami satu sama lainnya,’ kata Selamet.
Selamet menjelaskan, ijazah siswa bukan sekedar tanda lulus, melainkan juga bisa juga bermanfaat untuk kepentingan lainnya.
Untuk itu, kata Selamet harus diperhatikan persyaratan keabsahannya, diantaranya cap tiga jari dan foto diri
“Untuk itu, pada hari ini kami menjelaskan kepada wali murid, perihal persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, sehingga legalitas ijazah siswa dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Perihal isu yang sempat berkembang, terkait dengan sumbangan wali murid, menurut Selamet, merupakan kesalahan pahaman yang kemudian menjadi bahan isu.
“Ya, kami memaklumi, karena memang tidak paham dengan Kebijakan sekolah,” kata Selamet.
Menurut Selamet, sebagai Komite Sekolah, untuk kepentingan terselenggaranya proses belajar mengajar, pihak SMK Moch Sroedji, senantiasa berdiskusi dengan. komite sekolah.
“Sehingga semua kebijakan, kami harapkan tidak berbenturan dengan aturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.
Sebenarnya, kata Selamet, terkait sumbangan dana pendidikan, SMK Moch Sroedji tidak membuat kebijakan yang mengikat, yang memberangkatkan wali murid.
“Bagi wali murid yang memang tidak mampu, kami persilahkan mengajukan keberatan, dan tentu menjadi kewajiban kami untuk membantu,” ujarnya.
Pihak SMK Moch Sroefji, untuk menangan Pembiayaan keberlangsungan pendidikan, menurut Selamet, telah menjalankan Peraturan Perundangan, seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan dan PP 18 Tahun 2022, tentang perubahan PP No 48 Tahun 2008
“Kita bisa lihat di pasal 50,51 dan 52. Pada pasal 50 ayat 6, disebut dana pendidikan, pada lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dapat bersumber dari, poin (d) Peserta didik, dan atau wali murid,” jelasnya
“Jadi, pendanaan penyelenggaraan pendidikan di SMK Moch Sroedji, kata Selamet, tidak ada yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku,” imbuhnya.
Pendidik SMK Moch Sroedji Berbekal Pengabdian
Selain itu, Selamet juga menyampaikan bahwa seluruh pengelola SMK Moch Sroedji bersama tenaga pendidik, hanya berbekal Pengabdian.
“Tidak pantas kami sampaikan, karena ini urusan internal kami. Tetapi, gak apa apa biar masyarakat mengerti, bahwa kami tidak mencari keuntungan,” ujarnya.
Penjelasan itu, menurut Selamet, hanya sebatas memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan untuk maksud tertentu.
“Karena, kan sempat ada pihak ketiga yang menyoroti kami, kami merasa tidak nyaman saja. Kasihan, para pendidik yang sudah mengabdi, bisa ikut terimbas opini yang kurang tepat. Untuk itu, perlu kami luruskan,” tegasnya.
Namun demikian, sebagai Komite Sekolah SMK Moch Sroedji, Selamet berterima kasih, karena ada Wali Murid yang sudah bersedia memberikan masukan, kepada pengelola sekolah.
“Sehingga dapat kami jadikan sebagai pembelajaran bagi perbaikan pengelolaan SMK Moch Sroefji ke depan,” ujarnya.
Namun, Aktivis Pendidikan itu, berharap agar dalam mempelajari aturan perundangan secara utuh, sehingga bisa dipahami dengan benar.
“Tidak hanya sepotong potong, yang malah bisa menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Selamet berharap agar SMK Moch Sroedji, terus berkiprah membangun dunia pendidikan.
“Bukan hanya mendidik anak menjadi pintar, tetapi juga Berakhlaqul Karimah,” pungkasnya. (MR)
