Jember _ Jempol. Program Lumbung Pangan yang digagas Gubernur Provinsi Jawa Timur Khotifah Indar Parawansa mendapat dukungan dari banyak kalangan, diantaranya Seknas Jokowi Jawa Timur.
Melalui ketua DPW Sekretariat Nasional Jokowi Jawa Timur Sapto Raharjanto, menjelaskan Pandemik covid 19 sampai saat ini masih terjadi di Indonesia, dikhawatirkan akan memicu terjadinya krisis ekonomi, kondisi ini memicu mandeknya perputaran kapital
Indonesia mengambil sikap tidak melakukan kebijakan lockdown seperti di beberapa negara lain di dunia, akan tetapi menerapkan kebijakan social distancing, work from home sampai pada kebijakan PSBB.
Kebijakan ini pada akhirnya akan mengakibatkan lambatnya perputaran ekonomi masyarakat, banyak mall, pasar tradisional, lapak lapak pedagang kaki lima yang sudah ditutup demi menghindari kerumunan massa dalam jumlah besar, juga tidak luput beberapa wilayah pusat industri sudah banyak yang menghentikan proses produksinya, karena drastisnya penurunan permintaan barang dan juga sudah tidak ada permintaan dari luar negeri, sehingga banyak perusahaan merumahkan para pekerjanya.
Dikhawatirkan jika situasi ini masih berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya resesi ekonomi, yang akan memicu krisis pangan sebagai akibat langsung dari resesi ekonomi ini.
Menurut Sapto Raharjanto ketua DPW Sekretariat Nasional Jokowi Jawa Timur, masalah pemenuhan kebutuhan pangan di tengah situasi yang tidak menentu saat ini merupakan soal hidup matinya masyarakat. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner.
Untuk mengantisipasi hal ini, maka seyogyanya segera didorong untuk membangun model lumbung pangan.
“Skema lumbung pangan ini dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial, nantinya jika kondisi benar-benar mendesak maka beras dan sembilan bahan pokok lainnya akan didistribusikan kepada warga yang benar-benar tidak mampu dan terdampak Covid 19,” tegasnya.
Karena dimasa pandemi covid 19 ini dengan beberapa kebijakannya seperti stay at home, work from home maupun PSBB bukan hanya semata mendisiplinkan rakyat, tapi juga bagaimana memastikan rakyat bisa terpenuhi kebutuhan pangan karena harus disiplin tinggal di rumah dan tidak bekerja.
Kalau tidak maka berbagai kebijakan pemerintah ini yang berimplikasi pada banyaknya masyarakat yang hilang mata pencaharian dan berakibat pada kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarga maka akan membawa masalah baru yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
“Jangan terlambat lumbung lumbung pangan,” tegas Sapto.
Ia menjelaskan, lumbung pangan merupakan sarana penyimpanan bahan pangan yang biasa digunakan masyarakat desa, biasanya dimanfaatkan pada saat paceklik (rawan pangan).
“Lumbung ini kami pandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat yang sangat efektif sebagai tempat penyimpanan dan menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat sampai kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemik covid 19 ini dinyatakan pulih kembali,” katanya.
Sapto menegaskan bahwa menghadapi situasi pandemik covid 19 ini dibutuhkan kesadaran kolektif dan kerjasama semua elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah covid 19 ini.
“Skema rakyat membantu rakyat dalam hal ketahanan pangan harus diaktifkan sesegera mungkin, sehingga tidak akan terjadi situasi dimana masyarakat mengantri bantuan pangan,” pungkasnya. (*)
