Jember – Pilkades PAW 12 Deea se Kabupaten Jember, yang seharusnya digelar pada tanggal 8 Juni, dipastikan tertunda.
Desa yang akan melaksanakan Pilkades PAW itu diantaranya, Desa Wringinagung Kecamatan Jombang, Desa Kraton Kecamatan Kencong, Desa Wirowongso Kecamatan Ajung, Desa Ajung dan Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo, Desa Karangharjo Desa Silo, Desa Subo Kecamatan Pakusari, Desa Tamansari dan Desa Glundengan Wuluhan, Desa Wonojari Kecamatan Jenggawah serta Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo.
Penundaan itu diketahui saat Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemades) Kabupaten Jember, Bukasan melaksanakan rapat bersama di Kantor Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan. Selasa (31/05/2022)
Sayangnya Bukasan tidak berkenan menjelas menjelaskan penyebab penundaan itu.
“Jangan tanyakan saya ,lebih jelas tanya ke kepala Dispemades saja, biar gak salah arti,” kelitnya
Beberapa awak media menanyakan, apakah penundaan ini terkait dengan gugatan 2 mantan kades di kecamatan Wuluhan ke PTUN Surabaya, Bukasan pilih diam
Seolah menghindar dari dari awak media ,dengan terburu Bukasan meninggalkan beberapa wartawan yang hendak mewancarainya.
Setelah masuk mobil dinasnya, Bukasan segera pergi meninggalkan Balai Desa Glundengan.
Berdasarkan keterangan PJ Kades Glundengan Kecamatan Wuluhan, Umi Nuryanah, kehadiran Dispemades untuk memberitahukan terkait penundaan Pilkades PAW, yang dihadiri oleh ketua Panitia Pilkades PAW desa Tamansari dan ketua panitia Pilkades PAW desa Gundengan.
“Selain rapat tentang penundaan Pilkades PAW,Bukasan siang itu juga memimpin rapat monev terkait penggunaan dana desa di kecamatan Wuluhan di tahun 2022,” kata Umi.
Sedangkan di tempat lain PJ kades desa Tamansari Ali Muksin menerangkan bahwa alasan penundaan Pilkades PAW, disebabkan perbub penggunaan dana BGH sampai hari ini (Selasa 31/5/20222) belum disahkan oleh Pemprov Jawa Timur.
“Jadi semua tahapan yang harus nya diseelesai oleh panitia Pilkades di bulan Mei otomatis di tunda,” tuturnya
Menurut Ali Muksin, jika tahapan pelaksanaan Pilkades dipaksakan, di kemudian hari akan ada dampak hukum terhadap panitia Pilkades.
“Jadi sebaiknya memang ditunda dulu,” tutupnya (Gito)
