“gak perlu pesimis dulu, yang penting dibentuk aja dulu..Kalau dalam prakteknya pengawas tidak obyektif, masyarakat juga punya alat tekan untuk meluruskan tugas pengawas.yang terpenting kelembagaan ada dulu..minimal kalau terjadi masalah masyarakat punya tempat untuk mengadu, ” Katanya.
Maraknya praktek Perjudian, kata Sullam turut memperburuk keadaan. Interfensi “boto judi” biasanya memberi ruang bagi calon kades yang punya bekal uang cukup. Akibatnya biaya Pemenangan pilkades bisa bengkak hingga milyaran rupiah.
“makanya sdh seharusnya dalam pilkades hrs disertai oleh keberadaan pengawas yg selama ini belum ada..hingga menyulitkan peserta pilkades manakala ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya,” Katanya.
Aktivis yang konsern mencermati dinamika desa itu juga memandang pelaksanaan pilkades serentak terdapat plus minusnya. Sebab masa bakti kades definitif masa berahir jabatannya tidak sama. Sehingga cakades terpilih harus menunggu jabatan incumbent berahir. Lain halnya jika yang menang adalah kades incumbent.
Sulam mengakui sisi positip pilkades serentak bisa mengurangi dampak negatif praktek perjudian. Para penjudi ulahnya dapat menciderai proses demokrasi akibat iming Iming money politic.
“jika belum ada perubahan sistem pilkades yang lebih baik, maka susah menghasilkan pemimpin desa yang mimpimu, ” pungkasnya. (m1)
