Jember _ Jempolindo.id _ Panitia Khusus (Pansus) I,pembahas materi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jember ‘2022, mengundang elemen masyarakat Jember, untuk meminta pendapatan, terkait kinerja pemerintahan Kabupaten Jember selama tahun 2022. di Ruang Komisi A DPRD Jember, pada Selasa (4/4/2023) malam.
Baca juga : PB HMI Pastikan Sambut Bebasnya Anas Urbaningrum
Tampak hadir dalam rapat itu, beberapa perwakilan lembaga yang bergerak dalam industri pariwisata, seperti ASITA (Association of Tour and Travel), Insan Pariwisata Jember, perwakilan Organda, PHRI (Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia), BPS (Badan Pusat Statistik dan LSM TrAPP Kabupaten Jember.
Ketua Pansus I LKPJ Bupati Jember ‘2022, Dedi Dwi Setiawan menjelaskan, bahwa hasil dari masukan elemen masyarakat itu, nantinya akan menjadi masukan dalam memberikan tanggapan DPRD Jember, pada Rapat Paripurna DPRD Jember mendatang.
“Hasil masukan dari elemen masyakat itu, akan kami rumuskan untuk menjadi kajian dalam tanggapan DPRD Jember atas LKPJ Bupati Jember tahun 2022,” ujar Dedi.
Dalam rapat itu, Ketua Pansus I LKPJ Bupati Jember, yang juga Wakil Ketua DPRD Dedy Dwi Setiawan mempersilahkan semua elemen masyarakat yang terundang menyampaikan pendapat dan pandangannya.
Jempolindo _ Pariwisata Stagnan
Ketua PHRI Jember Teguh Suprayitno, mengawali menyampaikan pandangannya, bahwa secara umum, tingkat hunian hotel mulai membaik. Begitu pula, dengan bisnis restoran dalam kawasan kota telah membaik.
“Namun, perlu didorong dengan berbagai even hingga ke wilayah pelosok,” katanya.
Terkait even, atau kegiatan pariwisata perwakilan ASITA, W Setya Budi mengapresiasi adanya kalender wisata. Meski, kalender wisata itu menurutnya, masih belum bisa menarik wisatawan luar daerah, maupun manca negara. Sehingga belum banyak uang yang masuk dari luar.
“Kalender wisata ini sudah bagus, hanya saja kurang fokus. Ada baiknya, jika dibuat satu dua even yang digarapa secara serius,” ujarnya.
Untuk sektor pendukung yakni transportasi, menurut Umi Indrayanti, perwakilan Organda Jember, mengatakan selama tahun 2022, transportasi umum seperti angkutan Klenting Kuning (Lin), sempat bisa bernapas lega Terutama setelah mendapat subsidi sebesar Rp 200 ribu per hari selama satu bulan.
“Sempat kita bisa bernafas lega ketika ada subsidi, tapi ketika program itu selesai Lin mati lagi,” kata Umi.
Sedangkan Ketua IPJ Diko Setio P, mengatakan selama ini pemerintah kurang memperhatikan destinasi wisata.
“Padahal lokasi wisata unggulan Jember, seperti Three Angle Diamond yakni Teluk Love, Watu Ulo dan Pantai Papuma, jika ada anggaran, maka sehingga bisa lebih menarik wisatawan dari luar.,” ujarnya.
Diko, juga mengaku sudah menyampaikan melalui Tim Ahli Bupati Jember, terkait konsep pengembangan wisata di Kabupaten Jember.
“Sayangnya, hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya. Teman-teman malah dilibatkan Kabupaten Lumajang untuk mengembangkan wisata disana,” kata Diko.
Jempolindo _ LSM TrAPP Jember
Sementara itu, Ketua LSM TrAPP Kabupaten Jember Miftahul Rachman, akrab dipanggil Memet mengatakan, berdasarkan masukan dari para stakeholder yang terlibat dalam Rapat Pansus I LKPJ Bupati Jember, maka terlihat belum adanya Transparansi Infromasi, Akuntabilitas dan Partasipasi Publik.
“Kami coba fokus pada materi Transparansi informasi ini. Bisa kita rasakan, bahwa keluhan para stakeholder itu menunjukkan bahwa permasalahan transparansi di Kabupaten Jember, masih perlu mendapat perhatian,” ujar Memet.
Padahal, menurut LSM TrAPP, indikator keberhasilan dalam pengelolaan pemerintahan sangat bergantun pada sejauhmana terciptanya transparansi informasi.
“Pada beberapa minggu sebelumnya, kami sudah melakukan RDP dengan Komisi A DPRD Jember, untuk mendorong adanya Komite Informasi Daerah Kabupaten Jember,” ujarnya.
Pengelolaan Pemerintahan yang baik, menurut LSM TrAPP indikatornya adalah terciptanya partisipasi publik.
“Sementara, berdasarkan masukan dari elemen masyarakat dalam Rapat Pansus I, bisa kita cermati, bahwa partisipasi publik masih rendah,” paparnya.
Selain itu, Memet juga meniia bahwa banyak program pembangunan yang perencanaan terkesan belum matang.
“Memang Pemkab Jember berhasil mengembangkan opini, bahwa pembangunan sudah berhasil. Namun, pada tahap selanjutnya terpantau, bahwa tak sedikit program pembangun yang mengalami staganasi,” tandasnya.
Lebih lanjut, LSM TrAPP Jember menekankan perlunya transparasni informasi agar visi dan misi bupati, yakni Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi, bisa diwujudkan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Jember.
“Untuk itu, kami mendesak DPRD Jember merekomendasikan berdirinya Komite Informasi Daerah,” tandasnya.
Respon Anggota Pansus
Setelah mendengar masukan dari para stakeholder, Anggota Pansus I LKPJ Bupati Jember David Handoko Seto, menegaskan bahwa semua masukan yang sudah disampaikan akan menjadi catatan pansus.
“Kami akan catat semua masukan yang sudah disampaikan tadi, untuk selanjutkan akan kami sampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Jember,” ujarnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Jember itu, menyayangkan masih adanya pelaku wisata yang justru mengembangkan kemampuannya di luar daerah.
“Karenanya, setelah ini kami mohon, agar mereka bisa berkiprah di Kabupaten Jember,” pintanya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan, meminta kepada BPS Jember untuk menjelaskan angka statistik yang sudah tersaji kepada publik.
“Semua angka yang disajikan BPS Jember itu kan bagus – bagus semua. Apakah memang benar bagus, atau jangan – jangan hanya disuguhkan untuk kepentingan tertentu saja,” tandasnya. (kevin)
