Jember, Jempolindo.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Eko Yunianto mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengoptimalkan Bantuan Sosial (Bansos) yang dikucurkan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu.
Komitmen itu terungkap saat, Eko Yunianto menggelar Sosialisasi, bertajuk “Peran Aktif Masyarakat Dalam Mengawal Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Agar Lebih Optimal dan Bermanfaat”, di Hotel Royal, pada Selasa ( 18/3/2024).
Sosialisasi ini di moderatori Miftahul Rahman atau akrab di sapa Cak Memet yang dihadiri sekitar 135 peserta dengan 2 narasumber, yaitu Mohammad Rizki Fajri Maulana dari Dinsos Jember dan Indi Naida Anggota Komisi A DPRD Jember dari F-PDIP.
Melalui Ahmad Robit Firdausi Staf Ahli H. Eko Yunianto, menjelaskan bahwa sosialisasi itu merupakan agenda Eko Yunianto, sebagai tanggung jawabnya kepada para konstituen dan masyarakat Jember .
“Ini kegiatan sosialisasi yang biasa dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jatim. Biasa dilakukan tiap bulan, kurang lebih di 4 – 8 titik,” terang Robit.
Dalam sosialisasi di titik ke 6 ini, H Eko Yunianto, yang berangkat dari Dapil IV Jatim, Jember dan Lumajang memberikan materi tentang Bantuan Sosial, peralihan DTKS ( Data Terpadu Kependudukan Sosial) ke DTSEN ( Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional ) dari Dinsos Jember.
Program DTSEN merupakan program prioritas presiden Prabowo untuk mengganti program DTKS.
“Kita menghadirkan dari Dinsos Jember agar masyarakat bisa bertanya langsung pada ahlinya.” Ujarnya.
Dari kegiatan ini, Robit berharap masyarakat mampu menyerap informasi yang menjadi hak mereka terutama terkait dengan kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang sosial, kesehatan dan sebagainya.
“Informasi pemerintah yang bersifat kebijakan itu, tidak serta merta di terima dengan baik maka bisa diperbantukan dengan program dari anggota DPRD Provinsi sehingga informasi pemerintah yang bersifat kebijakan itu bisa terserap dengan baik,” ujarnya .
Menurut Indi Naida, narasumber yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Jember, tema acara ini sesuai dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Jember.
“Persoalan – persoalan masyarakat Jember itu adalah persoalan yang kaitan besarnya dengan Sosial dan Kesehatan,” ujar Indi.
Indi berharap, masyarakat semakin tahu tentang regulasi, dalam mengawal Kesehatan dan kepentingan Sosial di wilayahnya masing-masing.
“Kita berbagi tugas di Fraksi PDIP, untuk wilayah besar Provinsi yang tidak bisa ditangani DPRD Kabupaten itu akan di amankan oleh Mas Eko selaku Fraksi PDIP dari Provinsi. Kita berbagi tugas,” katanya.
Dalam sosialisasi ini, ada hal yang menarik dan banyak menjadi pertanyaan masyarakat yaitu perubahan dari DTKS ke DTSEN.
“Ini adalah kesempatan masyarakat untuk mengajukan keluarga nya atau tetangga nya yang kemarin tidak mendapatkan bantuan sosial, bisa di update ulang. Sekarang yang jadi operator tidak hanya masyarakat juga dari kalangan desa atau kelurahan,” katanya.
Pada kesempatan ini, Indi Naida mengajak masyarakat untuk mengawal atau mengawasi, sudah tepat apa belum, bantuan yang diberikan ke masyarakat ini.
“Kalau bantuan tidak tepat, laporkan mumpung ada perubahan data ke DTSEN. Masyarakat bisa memperbaiki Datanya,”Imbuhnya.
Sementara, mewakili Dinas Sosial Kabupaten Jember Mohammad Rizki Fajri Maulana, mengakui masih ada banyak masalah terkait dengan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
“Memang masih data yang tidak sinkron, karenanya adanya kendala administrasi, karenanya dipandang perlu mengajak peran serta masyarakat,” katanya.
Kata Riski, DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Pemkab Jember telah berupaya melakukan perbaikan melalui Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan tentang usulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“Walaupun dalam memperbaiki datanya juga memerlukan waktu yang cukup lama, jadi tidak bisa langsung berubah,” ujarnya. (MMT)
){kind=link}