Jember _ Jempolindo.id _ Kebijakan SSA (Sistem Satu Arah), gagasan Wisata Edukasi sekitar Kampus Universitas Jember hingga nasib PKL, disampaikan Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU, di Gedung DPRD Jember, pada Rabu (15/11/2023)
Kebijakan SSA, yang diberlakukan oleh Pemkab Jember, di sekitar Jalan Jawa, memang sempat menimbulkan kontroversi.
Baca juga : Polda Jatim Menerima Hibah 55 Komputer dari Pelindo
Pasalnya, kebijakan SSA itu dinilai warga pengguna jalan sekitar Kampus Universitas Negeri Jember, merugikan.
Sebagian warga, juga bereaksi keras, dengan melakukan perlawanan, sehingga kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, merubah SSA yang masih tahap uji coba itu, tidan diberlakukan sepanjang 24 jam.
Usai mengikuti Rapat Paripurna II Penyampaian Pandangan Fraksi DPRD Jember di Gedung DPRD Jember, Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU, menjawab pertanyaan sejumlah Wartawan, terkait kebijakan SSA.
“Oooo SSA, itu kan masih tahap uji coba, kita berlakukan pagi sore, ” ujar Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST, kepada sejumlah Wartawan.
Nasib PKL Jadi Pehatian Bupati Jember
Permasalahan nasib PKL, yang dinilai merupakan salah satu faktor penyebab kemacetan lalu lintas di Jalan Jawa, menurut Hendy, penanganan PKL diperlukan pemikiran yang komprehensif.
“Masalah PKL itu kan sudah lama, bukan setahun dua tahun, sehingga diperlukan pemikiran yang komprehensif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendy menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan kajian bersama Universitas Negeri Jember, untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan Wisata berbasis edukasi.
“Itu ada tahapannya, ada grand design nya. Jadi kawasan Tegal Boto, akan kita kembangkan menjadi wisata edukasi, untuk mengembangkan perekonomian,” ujarnya.
Tahapannya antara lain, jelas Hendy, kebijakan SSA, menata trotoar, menyiapkan parkir, hingga mempersiapkan tempat relokasi PKL
“Setelah itu baru melakukan relokasi PKL, tapi itu masih lama, karena untuk merelokasi PKL harus dirembug dulu,” paparnya.
Jangan sampai merelokasi PKL, tetapi tidak ada yang membeli, kata Hendy kalau hanya memindahkan PKL itu masalah yang gampang.
“Tetapi nanti kalau gak ada yang beli terus bagaimana, nanti kembali lagi. Karena PKL itu juga warga Jember yang harus dilindungi semua,” ujarnya.
Sementara, PKL itu sudah bekerja di sekitar Jalan Jawa, dalam kurun waktu relatif lama, kata Hendy, merupakan tulang punggung keluarga, yang mata pencaharian nya dengan berdagang.
“Tentu diperlukan pertimbangan yang matang,” tandasnya. (Mmt)
