Jember – jempolindo.id – Tolak harga BBM Naik, Ratusan mahasiswa Jember terdiri dari 7 Aliansi, diantaranya HMI, PMII, IMM, GMNI, LMND, KAMMI, dan KMHDI, menggelar aksi turun jalan, unjuk rasa di bundaran depan DPRD Jember, Selasa (6/9/2022).
Ratusan mahasiswa yang bergabung dalam aksi tersebut, menamakan dirinya Aliansi Cipayung Plus Jember. Mereka menuntut menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Sebelum melakukan orasi di bundaran depan DPRD Jember. Ribuan mahasiswa itu kumpul di Double Way Unej dari pukul 08.00 WIB.
Massa aksi, kemudian melanjutkan aksi longmarch dari double way Unej menuju bundaran depan DPRD Jember sekitar pukul 10.30 WIB.
Sesampainya di depan bundaran DPRD Jember, massa aksi langsung melakukan orasi. Dari atas mobil komando bermuatan sound system, para mahasiswa bergantian melakukan orasi.
“Aksi kami hari ini adalah didasari dengan kajian yang mendalam. Dengan tuntutan dan keberpihakan yang jelas. Bahwa kami Aliansi Cipayung Plus Jember, dari ribuan mahasiswa. Tidak menghendaki adanya kenaikan BBM,” kata salah seorang mahasiswa yang melakukan orasi.
“Pemerintah membodohi dan menyalahi rakyat. Apabila ada kebijakan tidak berintegrasi dengan kepentingan rakyat, maka wajib kita tolak,” sambungnya.
Sementara itu, menurut orator dengan memakai Jas PMII Jember mengatakan pemerintah harusnya memahami kondisi masyarakat yang baru keluar dari Pandemi.
“Ekonomi masih semrawut dan belum baik. Dengan adanya kenaikan BBM, otomatis kebutuhan pokok akan ikut naik. Hal ini semakin menekan rakyat, dan harusnya tindakan itu jadi pertimbangan pemerintah,” teriaknya dari atas mobil komando.
Tolak Harga BBM Naik Mahasiswa Sweeping Gedung DPRD Jember
Usai melakukan orasi di bundaran depan Gedung DPRD Jember, massa aksi dari 7 aliansi mahasiswa diantaranya HMI, PMII, IMM, GMNI, LMND, KAMMI, dan KMHDI. Meneruskan aksi ke gedung DPRD Jember.
Ratusan mahasiswa itu juga melakukan aksi sweeping ke dalam gedung DPRD setempat di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember. Untuk memastikan ruang paripurna apakah benar sedang di renovasi.
Ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Cipayung Plus itu, mendesak untuk melakukan uji kepatutan pertimbangan antara mahasiswa dengan DPRD Jember. Soal kenaikan harga BBM yang dinilai mahasiswa tidak tepat.
Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dengan Pimpinan dan anggota DPRD Jember.
Namun ketegangan itu berakhir, dengan DPRD Jember menerima aspirasi mahasiswa dan menandatangani surat pernyataan untuk meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Beberapa tuntutan kami yang terfokus kepada salah satunya, bagaimana pemerintah menaikkan harga BBM yang itu akan berdampak secara langsung kepada komoditas yang ada pada masyarakat. Kedua, kami mengkritik bagaimana pemerintah seharusnya mengaudit atau memonitoring kinerja BPH Migas, yang sejauh ini tidak maksimal,” kata Korlap Aksi David Rizal Firmansyah saat dikonfirmasi di sela aksi, Selasa (6/9/2022).
Terkait alasan perlunya BPH Migas diaudit, kata David, karena sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara. Harusnya dapat memahami progres pendistribusian BBM.
“Namun faktanya hingga kini masih banyak mafia rente yang menikmati subsidi yang seharusnya pada masyarakat kecil. Kemudian kami mengkritik pemerintah pusat, bagaimana mereka lalai pengawasan BPH Migas yang menjadikan anggaran APBN kita defisit. Yang utamanya per Juni, justru kini mengalami pembengkakan,” ulas Ketua GMNI Jember itu.
Terkait kajian yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa. Pihaknya juga menantang DPRD Jember untuk membahas soal pertimbangan menaikkan harga BBM.
Namun karena ruang paripurna di DPRD Jember sedang direnovasi. Kesepakatan atau pembahasan singkat soal aksi unjuk rasa dilakukan di halaman teras gedung DPRD Jember.
“Pertama menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Dua mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas. Ketiga mendesak pemerintah pusat untuk segera memberantas pemburu rente. Keempat tunda proyek nasional yang tidak berpihak kepada rakyat untuk dialihkan kepada subsidi BBM, dan segera membangun energi terbarukan,” sebutnya.
“Kelima lakukan reformasi perpajakan dan wujud tanpa berkeadilan. Keenam mengajak masyarakat umum mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Ketujuh, mengecap represivitas aparat di ruang-ruang demokrasi,” sambungnya.
Menanggapi aksi mahasiswa dan terkait tuntutan yang disampaikan. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi didampingi sejumlah pimpinan DPRD Jember lainnya, juga sejumlah anggota DPRD Jember. Menerima aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.
“Kami menerima aspirasi dari mahasiswa tersebut, untuk nantinya akan kami sampaikan ke kementeriaan yang membidangi. Soal BBM (dan Tarif Dasar Listrik), akan disampaikan kepada Kementerian ESDM,” kata Itqon saat dikonfirmasi usai menemui massa aksi.
Berikutnya sesuai dengan tuntutan para mahasiswa, lanjut legislator dari PKB ini. Dalam kurun waktu 2×24 jam pihaknya akan meneruskan aspirasi para mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Nanti dibuktikan lewat video atau foto untuk sebagai bukti jika aspirasi adik-adik mahasiswa sudah kami sampaikan. Dengan harapan ada pertimbangan soal BBM itu,” katanya.
Menanggapi soal aksi sweeping dari para mahasiswa di dalam Ruang Paripurna gedung parlemen.
“Memang kenyataannya masih renovasi, pekerjaan itu sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Bukan karena ada aksi mahasiswa baru direnovasi. Sehingga terkait penandatanganan surat pernyataan bahwa kami menerima aspirasi mahasiswa. Kami sepakati di halaman depan Gedung DPRD Jember,” tandasnya. (fit)
