Jember _ Jempolindo.id _ Lahannya di duga dibabat oknum perum Perhutani KPH Jember, sejumlah Pengurus Gabungan Petani Hutan (Gapoktanhut) Jati Jaya Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengadu ke DPRD Jember, pada Selasa (24/01/2023) siang.
Baca Juga : Konflik Kehutanan Masyarakat Silo dan Perhutani Berpotensi Bentrok
Saat menyampaikan aspirasinya kepada anggota Komisi B DPRD Jember, Ketua Gapoktanhut Jati Jaya Sutrisno, menjelaskan bahwa dirinya telah menerima mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, lahan seluas 1747 hektar. Peruntukan lahan itu dibagikan kepada sebanyak 900 an petani hutan, pada tahun 2019.
“Saat peresmian penghutanan sosial, berlangsung di desa Silo dengan disaksikan oleh Perum Perhutani Jember dan Muspika Silo,” ujarnya.
Lalu, tanpa ada sebab yang jelas, pada sekira hari selasa (17/01/2023) terjadi embabatan lahan di Petak 01, KRPH Silo BKPH Mayang, KPH Jember, pada lahan 14,68 hektar.
“Oknum itu telah membabat tanaman kopi, pisang, dan talas. Sementara tanaman itu belum sempat berbuah.Kami belum memetik hasilnya. Sedangkan, biaya yang sudah dikeluarkan petani sudah banyak,” tegasnya.
Lihat halaman berikutnya –>
Jempolindo _ Konflik Pilkades
Selaku pendamping penghutanan sosial, Edi Susianto turut menegaskan bahwa konflik itu terjadi, akibat adanya pembabatan tanaman di lahan milik petani hutan (pesanggem).
“Akibat terjadinya pembabatan itu, maka petani hutan telah dirugikan,” ujarnya.
Karenanya, Edi meminta kepada DPRD Jember untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat dan perum Perhutani Jember.
“Kami tidak ingin terjadi bentrok antara masyarakat dan perum perhutani. Kami hanya ingin mendapatkan hak – hak kami. Jangan sampai terjadi pertikaian antara masyarakat,” tandasnya.
Sementara, anggota Gapoktanhut Jati Jaya, Suhaili menegaskan bahwa konflik ditengara bermula dari adanya konflik Pilkades.
“Kami menduga, koflik ini bermula dari pilkades. Sehingga terkesan pemerintahan desa setempat memaksakan kehendak, dengan membentuk Gapoktanhut tandingan,” ujarnya.
Menurut Suhaili, anggota Gapoktan tandingan yang baru dibentuk itu, telah diiming-imingi akan mendapatkan lahan. Sehingga mereka berani melakukan perusakan dilahan Petak 01.
“Sepertinya kami akan diadu dengan warga. Karenanya, kami mohon ada upaya penyelesaian, agar hak – hak kami tidak dirampas semau – maunya,” tandasnya.
Lihat halaman berikutnya –>
Tanggapan Komisi B DPRD Jember
Menanggapi msukan Gapoktan Jati Jaya Silo, sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajari terlebih dahulu.
“Namun pada prisipsnya, kami sudah mencerna semua keluhannya. Hanya saja perlu kami tindak lanjuti, sehingga didapatkan informasi yang berimbang,” ujarnya.
Legislator Partai NasDem Jember itu menjelaskan, berdasarkan masukan dari masyarakat, maka pembabatan itu dilakukan oleh oknum Perhutani Jember dengan disaksikan oleh Aparat setempat.
“Pelaku yang disebut telah melakukan pembabatan itu, tentu juga mempunyai dasar sendiri, sehingga mereka berani melakukan pembabatan. Karenanya dirasa perlu juga didengar keterangannya.
Pernyataan David, didukung oleh anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo, yang menegaskan bahwa dirasa perlu untuk mendalami permasalahan yang sedang menimpa masyarakat Desa Silo.
“Kami akan menindaklajuti dengan melakukan Rapar Dengar Pendapat, bersama pihak – pihak terkait. Disamping,tentu kami juga perlu menyerap informasi secara utuh,” tandasnya. (Gilang)
