Malang _ Jempolindo.id _ Kemendes PDTT (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) mendorong IDM (Indeks Desa Membangun), agar menjadi Instrumen Perencanaan Pembangunan Desa.
Baca juga : IDM 2023, Pemkab Malang Targetkan Masuk 10 Besar Nasional
Pasalnya, IDM hingga saat ini belum menjadi instrumen penting perencanaan desa, padahal seharusnya menjadi data dasar dalam penyusunan kebijakan pembagunan desa baik dari level pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat desa.
Hal itu terungkap, saat sebanyak 170 orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Malang dan Kota Batu, mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Desa Membangun (IDM), yang dilaksanakan di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (14/04/2023).
“Indeks Desa Membangun adalah salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan desa berbasis data. Selama ini indeks desa membangun belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam perencananaan pembangunan desa, dikarenakan data yang keliru yang mengakibatkan perencanaan yang keliru sehingga program dan kegiatan yang disusun juga keliru serta tidak menghasilkan apa-apa bagi desa,” ungkap Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendes, M Fachri dalam paparan materinya.
Moch Fachri dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa IDM ibaratnya berfungsi sebagai Kompas bagi desa untuk menjadi rujukan menentukan arah perencanaan pembangunan desanya. Sehingga diperlukan keseriusan desa dalam melakukan pendataan dengan valid.
”IDM ini ibaratnya sebuah Kompas bagi desa, dokumen IDM yang berisi rumusan-rumusan yang terbagi dalam 3 Indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan selain untuk menentukan status desa juga menjadi rujukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Peran Pendamping Desa menjadi penting disini untuk mengawal bahwa proses pemutakhiran data IDM agar valid dan nantinya bisa dijadikan pedoman desa,” ujar Fachri.
Dengan data desa yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah desa dapat memanfaatkan data desa tersebut untuk penyusunan RKP atau RPJM Desa. Data desa dalam Indeks desa membangun tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari tahun 2022, dimana jika pada tahun 2022 terdapat 794 template data isian yang dilengkapi tahun 2023 ini menjadi 1511 template data isian.
“Tahun 2023 ini, ada penambahan 13 template kuisioner yang tidak terpotret ditahun sebelumnya seperti perangkat desa, identifikasi desa model, potensi wisata desa, kawasan hutan, kawasan tambang, kawasan perkebunan, kawasan pesisir pantai, konvergensi stunting, rumah tidak layak huni, rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik, diversifikasi produksi tanaman pangan, komoditas produk kepasar domestik dan ekspor serta gudang pangan desa”, ungkap Mustakim, Subkor Datin Ditjen PDP Kemendes PDTT, dalam sesi Bimtek saat menjawab berbagai kendala dan pemahaman terhadap pengisian data IDM 2023 melalui simulasi tes langsung pengisian IDM 2023.
Jempolindo _ Bimtek Offline dan Online
Pada acara Sosialisasi Bimtek IDM 2023 itu berlangsung sehari, mulai pagi dengan menggunakan metode offline, dan setelah ibadah Sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjid BPSDM Pemprov Jatim di sebelah Aula.
Acara dilanjutkan dengan 2 cara selain metode offline juga dilaksanakan metode online, menyusul derasnya permintaan dari sejumlah pihak agar Sosialisasi dan Bimtek IDM yang pertama di luar Jakarta oleh Kemendesa itu bisa dinikmati para pihak dengan lebih luas.
“TPP Kabupaten Malang dan Kota Batu menjadi yang pertama menerima sosialisasi secara langsung pasca sosialisasi resmi kemendesa beberapa waktu lalu. Semoga nanti acara Bimtek yang akan disajikan Pak Mustakim bisa juga dilakukan secara Online sehingga bisa lebih banyak pihak yang menikmati sosialisasi IDM 2023 ini,” kata Fahri pada sesi pertama acara.
Sementara itu, Maulana Sholehuddin, Koordinator TPP Zona Kab Malang, Blitar, Tulungagung dan Trenggalek, yang hadir mewakili Koordinator TPP Provinsi Mohammad Asyari yang berhalangan hadir.
Selaku anggota TPP Provinsi Jatim yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan agar Pendamping Desa Kab Malang lebih serius dan terus meningkatkan kapasitasnya dalam pendampingan desa, termasuk mengawal pemutakhiran IDM 2023.
Maulana mengibaratkan bagaimana proses pengembangan Islam di Mekkah dan Madinah oleh Nabi Muhammad SAW yang bertipologi “desa”.
”Kerja-kerja Pendampingan desa adalah kerja yang mulia. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada proses di Mekkah dan Madinah yang jika ditilik kembali memiliki kemiripan tipologi dengan perdesaan. Sahabat-sahabat Pendamping Desa harus lebih yakin dan percaya diri bahwa kerja-kerja kita adalah tugas yang mulia. Konsekuensinya adalah keseriusan dan komitmen kita harus berlipat,” ujar Maulana.
Sementara itu, Koordinator Kabupaten (Koorkab) Pendamping Desa Kabupaten Malang, Winartono, juga menekankan kepada jajarannya Pendamping Desa se-Kabupaten Malang, agar lebih solid dan terus memperkuat komitmen dalam Pendampingan Desa mengingat semakin bertambah tahun semakin bertambah pula tantangan dan permasalahan di desa dampingan.
“Pengawalan pemutakhiran IDM 2023 ini, harus kerja ekstra agar dapat dihasilkan data pemutakhiran yang valid dan benar-benar bisa menjadi pedoman perencanaan pembangunan di desa dampingan masing-masing,” ujarnya.
Winartono juga mengungkapkan, bahwa hal yang sangat membanggakan bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Malang dan Kota Batu, Jawa Timur, pada Jumat (14/4/2023) siang.
Pasalnya, TPP Kabupaten Malang mendapat “privilege” dari Kementrian Desa Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 secara offline dan online secara bersamaan.
“Maturnuwun kagem Kemendesa yang diwakili Pak Fahri dan Pak Mustakim bersama tim yang berkenan hadir mengingat target Pemkab Malang yang tinggi untuk status Desa Mandiri hingga 150% serta semua desa berkembang bisa jadi desa maju secara keseluruhan alias Zero Desa Berkembang,” kata Winartono. (Humas TPP Kab Malang)
