Jember_Jempolindo.id_ Pernyataan Sekretaris Fraksi Nasdem Hamim di beberapa media online, tentang dukungan atas Hak Interpelasi terkait dengan CPNS ‘2019 dinilai Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember Gembong Konsul Alam, bukan cerminan pernyataan Fraksi Nasdem, melainkan pernyataan pribadi. Hal itu disampaikan Gembong melalui phone selulernya, Kamis (14/11/19).
“Saya kira apa yang sudah disampaikan teman-teman bukan cerminan pernyataan fraksi, kami masih menunggu petunjuk partai untuk mengikapi persoalan CPNS yang sudah berkembang,” tutur Gembong.
Lagi pula, persoalan Jember yang tidak mendapat quota CPNS tahun 2019 dinilai Gembong belum jelas duduk permasalahannya.
“Ini kan masalah sistem, belum bisa serta merta kesalahan ditimpakan kepada perintahan Kabupaten Jember, segala kemungkinan bisa saja terjadi diluar sepengetahuan kita,” jelasnya.
Secara pribadi, Gembong tegas menolak interpelasi, bukan hanya masalah kasus itu masih buram, tetapi Gembong menilai komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif selama 4 tahun terahir diakuinya memang buruk.
“Kami sedang mencoba memperbaiki komunikasi antara eksekutif dan legislatif, jika dilaksanakan interpelasi kan malah memperburuk hubungan ?!,” Kata Gembong seraya bertanya.
Karenanya, Gembong lebih mengedepankan pendekatan solutif untuk mencari jalan keluar terbaik, agar tidak ada tindakan yang justru merugikan kepentingan rakyat Jember.
“Sudah barang tentu, kita semua ingin Jember menjadi lebih baik. Karenanya, secara pribadi, saya lebih memilih jalan keluar untuk sama-sama mencari penyelesaian atas kepentingan rakyat, bukan jalan yang hanya akan merugikan rakyat,” tandasnya.
Gembong menyakini penggunaan hak interpelasi bukan jalan satu – satunya untuk menyelesaikan masalah.
“Sebaiknya kita dorong semua pihak melalui berbagai pendekatan agar masalah quota CPNS dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Sekali lagi, ini pendapat pribadi,” pungkasnya.(*)
