Jember _ Jempolindo.id _ Front Mahasiswa Jember meminta DKPP evaluasi kinerja penyelenggara pemilu, yakni KPU dan BAWASLU Kabupaten Jember, yang dinilai gagal dalam melaksanakan Pemilu 2024.
Sikap From Mahasiswa Jember itu terungkap saat Diskusi Publik, pada Senin (25/03/2024).
Seperti disampaikan Koordinator Dialog Publik Front Mahasiswa Jember, Haris Arifin, yang menyampaikan hasil evaluasinya terhadap kinerja KPU dan Bawaslu Jember.
“Kami berharap kritik kami ini didengar oleh DKPP dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggara Pemilu di Jenber, apalagi sebelumnya, DKPP juga sudah memberikan sanksi etik kepada KPU Jember,” kata Haris
Diskusi itu dihadiri sejumlah Mahasiswa dari berbagai Perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Jember, Unmuh Jember, Universitas Moch. Sroedji dan beberapa kampus lainnya.
Haris menjelaskan, forum diskusi publik itu melibatkan sejumlah Mahasiswa dari berbagai PT di Jember, menyoroti kinerja penyelenggara pemilu khususnya di Jember.
“Ada 4 point yang menjadi perhatian kami dalam menyikapi pemilu di Jember beberapa waktu lalu, yakni money politik yang bar-bar, netralitas penyelenggara pemilu, banyaknya laporan pelanggaran namun minim penindakan, serta fungsi dari Gakumdu,” ujar Harus yang juga Mahasiswa fakultas hukum universitas Moch. Sroedji.
Menurut Haris, adanya money politik yang bar-bar, yang dilakukan oleh sejumlah kontestan pemilu, menandakan telah terjadi degradasi kualitas demokrasi, kondisi ini tak lepas dari adanya campur tangan partai politik yang begitu besar.
“Adanya money politik yang begitu bar-bar, kami melihat Bawaslu sebagai institusi pengawas, telah gagal menjalankan perannya, hal ini dibuktikan dengan tidak satu pun pelaku money politik yang mampu diungkap,” ujarnya.
Selain itu, netralitas penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat PPS, PPK hingga KPU, juga diragukan, hal ini seiring terkuaknya beberapa kejadian seperti manipulasi data di berbagai tempat di Jember.
“Manipulasi data dengan menggelembungkan suara partai, bukti adanya ketidak netralan penyelenggara pemilu, hal ini yang akhirnya menciptakan krisis kepercayaan di masyarakat, ditambah lagi adanya beberapa laporan masyarakat dan juga peserta pemilu yang tidak diproses, semakin meyakinkan kami jika penyelenggara pemilu sudah tidak netral,” jelasnya.
Sehingga, dengan kondisi yang seperti ini, Haris menyatakan, bahwa pihaknya bersama Front Mahasiswa Jember, memberikan ‘rapor merah’ kepada penyelenggara pemilu.
“Kami Front Mahasiswa Jember, sepakat dengan carut marut pemilu 2024 di Jember yang seperti ini, dengan memberikan rapor merah atas kegagalan mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, mereka tidak pantas dan sudah tidak layak untuk menjadi penyelenggara, harus diganti,” tegasnya. (MMT)
