Jember – Fraksi PKS DPRD Jember mengingatkan dalam pandangan ahir fraksi saat rapat paripurna penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD) Tahun Annggaran 2022 menjadi Perda APBD Tahun 2022, bahwa keberadaan DPRD bukanlah hanya sekedar stempel bagi kekuasaan. Kamis (18/11/2021) sore.
Melalui Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahatera (PKS) Fenni Purwaninggsih, mengaku prihatin atas rendahnya serapan anggaran di beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
“Kami mengingatkan, masa anggaran tahun 2021 belum selesai, jangan malas – malasan bekerja untuk masyarakat, masih ada waktu untuk merealisasikan kerja untuk masyarakat tanpa banyak alasan dan ketakutan,” katanya.
PKS juga menyampaikan rasa prihatinya atas banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan setiap hari, pembangunan tidak merata, program Multriyears tidak begitu terasa, aspirasi masyarakat yang dititipkan ke dewan dianggap angin lalu, tanpa ada etikat kapan direalisasi dari pemerintah kabupaten.
“Sungguh kami malu, dan nampaknya hanya akal – akalan atas aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui reses (anggota dewan),” ujarnya.
Karenanya Fraksi PKS mengingatkan kepada anggota DPRD Jember bahwa statusnya merupakan lembaga tinggi daerah, yang memiliki marwah mewakili suara rakyat Jember.
“Bukan sekedar alat untuk menstempel keinginan penguasa daerah, seperti anggaran besar untuk Club House lapangan golf, yang tidak bisa dinikmati masyarakat luas, dan belum tentu pula signifikan antara keuntungan yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan,” tandasnya.
Fraksi PKS juga menginginkan OPD dilibatkan dalam perencanaan penyusunan anggaran, sehingga bukan sekedar kebijakan top down yang hanya menimbulkan kebingungan, dan tidak semangatnya OPD dalam memaksimalkan penyerapan anggaran.
Semisal Dispora, hanya mendapatkan anggaran sangat minim, padahal Jember menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur.
“Untuk mencapai targert menjadi juara umum, hal ini seperti mimpi di siang bolong, mohon hentikan drama yang tak berguna ini,” ujarnya.
Teruntuk OPD, Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa dalam mengelola pemerintahan daerah tidak seperti sedang bermain Speed Game, dimana yang tidak bergerak malah selamat.
“Kami menagih janji manis Bupati Jember, terkait akselarasi, yang menurut beliau, akan selesai masalah di Jember selama 6 bulan,” pintanya.
Kinerja OPD dan ASN, kata Fenni juga sedang menjadi sorotan masyarakat, mengingat tugasnya sebagai garis depan pelaksana pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember.
“Mohon dibuatkan aplikasi kinerja OPD dan ASN, yang bisa diakses DPRD maupun masyarakat, yang bukan hanya berbasis presepsi, tetapi berbasis kinerja,” ujarnya.
Keseriusan OPD dalam turut serta pembahasan RAPBD, juga menjadi perhatian Fenni. Karena dinilai tidak serius dalam mempersiapkan diri.
“Sehingga ada diantara OPD yang tidak diterima, bahkan kami suruh pulang, misalnya hanya sekedar membawa rangkuman RKA, padahal sudah ada di KUA PPAS, lalu untuk apa?, ” tegasnya.
Lebih lanjut, F PKS juga mengingakan agar akselarasi kinerja OPD lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 mendatang.
PKS juga menyarakan agar mengajak peran peserta para pegiat yang telah mengharumkan nama Jember untuk turut terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Jember. (Agung)
