Jember _ Jempolindo.id _ Kader Bela Negara (KBN) Jember diharapkan jadi kader yang tanggap, tangguh dan Trengginas. Setelah mengikuti KBN, maka diharapkan sudah tidak ada lagi korupsi di lingkungan ASN dan Pemerintahan Desa, di Kabupaten Jember.
Baca juga : Pemkab Jember Latih Pesilat Jadi Kader Bela Negara
Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jember Dr Edy Budi Susilo, usai penutupan Diklat KBN, angkatan ke II Tahun 2023, bertempat di Mayonif Raider 509 Kostrad, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember. Minggu (05/02/2023).
Salah satu materi, kata Edy yang diberikan adalah jujur, disiplin dan hidup penuh kegotong royongan. Karenanya, Usai mengikuti Diklat Kader Bela Negara, diharapkan muncul kesadaran berkebangsaan.
“Selanjutnya, sudah tidak ada lagi perilaku korup. Supaya pemerintahan kita ini clean government,” ujar Edy, saat dikonfirmasi wartawan.
Edy menjelaskan, peserta Diklat KBN hingga angkatan ke III, sudah meliputi 848 peserta. Diantaranya, 300 ASN, 300 Satpol PP dan 248 Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Jember.
“Seperti disampaikan Pak Bupati, melalui pak Sekda, mereka harus memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air. Sehingga mampu menepis anasir-anasir yang mencoba merongrong NKRI. Kemudian meminta menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain,” ujarnya.
Pada periode berikutnya, kata Edy akan semakin banyak kader bela negara, yang bisa membantu mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Pada tahun 2023, kita ada enam angkatan. Sedangkan sebelumnya, pada tahun 2022 satu angkatan dan tahun 2021 satu angkatan. Jadi total kita sudah memiliki, 2000 kader bela negar,” jelasnya.
Jempolindo _ Pesan Bupati Jember
Pesan Bupati Jember Ir H Hendy Siswato ST IPU, yang disampaikan melalui Sekdakab Jember Arief Tjahjono, mengatakan bahwa Diklat KBN merupakan wadah untuk membekali para aparatur pemerintahan di lingkungan pemkab Jember.
“Setelah tidak adanya pelajaran P4, maka harus ada wadah untuk membekali pembelajaran tentang Wawasan kebangsaan, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau tidak, maka akan banyak nanti yang tidak paham Pancasila. Terutama untuk ASN, Satpol PP, Lurah dan Kepala Desa,” ujarnya. (Gito)
