JEMBER – Menyikapi pentingnya pembenahan infrastruktur, akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Jember. Anggota DPRD Jember lakukan peninjauan langsung di beberapa titik lokasi seperti sungai dan jembatan rusak.
Dari peninjauan yang dilakukan, menurut Anggota Komisi C DPRD Jember Agusta Jaka Purwana, dari dampak bencana ini perlu adanya kepedulian di lingkungan sekitar. Terutama soal kebiasaan membuang sampah sembarangan dan perhatian terhadap hutan gundul.
“Kami juga sudah sering menyampaikan kepada OPD terkait, seperti, DLH, BPBD. Bahwa banjir ini disebabkan oleh ulah kita sendiri. Bahkan saat banjir di Perumahan Bumi Mangli Permai itu, saya juga terdampak, karena lokasinya tidak jauh dari rumah, ” ucap Agusta saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Senin (24/1/2022).
Apalagi ketika curah hujan tinggi, lanjut Agusta, saat sampah menumpuk di sungai, maka aliran air menjadi tersumbat. Selain itu, juga jika sampah-sampah itu mengendap di dasar sungai. Maka sungai menjadi dangkal dan tidak mampu menampung debit air saat bertambah.
“Di daerah hulu, yang masih satu lereng dengan rembangan itu sudah mulai gundul pohon-pohonnya. Serta banyak erosi (pengikisan, red) terjadi. Ditambah lagi tingkah laku masyarakat kita yang notabene masih belum peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.
Sehingga, perlunya memberikan edukasi kepada masyarakat. “Supaya tidak membuang sampah secara sembarangan lagi,” ungkapnya.
Pihaknya dengan OPD terkait dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember juga sering membahas soal pengelolaan sampah.
“Juga ketika saya Reses, sering membawa bapak Masbud Ketua TPS Pakusari untuk mensosialisasikan terkait bank sampah. Bagaimana sampah ini bisa terorganisir mulai dari tingkat desa sampai ke TPA Pakusari maupun di TPA Balung,” katanya.
“Banyak aspek juga yang harus di kaji. Mulai dari lingkungan dan tingkah laku masyarakat. Dan daya tampung sampah di TPA, sudah banyak alat-alat berat yang rusak maupun tidak bisa mengangkut sampah,” sambungnya.
Agusta juga menambahkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat.
“Kita sangat butuh bantuan dari Provinsi, RI dan Kemensos. Tentunya membutuhkan bantuan terkait penanganannya. Karena yang rusak berkaitan dengan lahan-lahan milik provinsi, dan nasional yang memang harus kita garap bersama,” pungkasnya.(Fit)
