Jember _ Jempolindo.id _ Aktivis Pendidikan Kabupaten Jember Ilham Wahyudi, mencium aroma tak sedap pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
Baca juga: Pabrik Pupuk Organik Si Jempol Selesai Tepat Waktu
Mengutip kabar yang merebak di media, terkait dugaan penyimpangan dana BOS, melalui sambungan selulernya, Ilham menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dana BOS di sebuah SD Negeri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, merupakan indikasi bahwa Jember sedang tidak baik baik saja.
“Kalau dugaan penyimpangan itu benar, mudah mudahan salah, maka bisa jadi petunjuk bahwa pengelolaan dunia pendidikan di Kabupaten Jember, memang memprihatinkan,” ujarnya.
Sebagai Humas Pengurus Besar PGRI, merasa punya tanggung jawab untuk membenahi pengelolaan dunia pendidikan.
“Karena, BOS itu kan upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan anak anak bangsa,” katanya.
Sehingga, kata Ilham, tidak betul, jika pemanfaatannya menyimpang dari ketentuan Permendikbudristek no 63 Tahun 2022, pasal 36 ayat 1 dan 2.
“Gak ada itu, dana BOS untuk pelesiran guru, yang ada harusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan dunia pendidikan. Baca itu aturannya ada kok,” sergahnya.
Pengelolaan dana pendidikan yang salah, menurut Ilham telah menyebabkan banyak anak anak usia sekolah, yang tidak bisa menikmati kesempatan belajar.
“Di Jember ada sekitar 40 ribu anak putus sekolah,” sergahnya.
Masih tingginya angka anak putus sekolah, menurut Ilham, bukan tidak mungkin akibat ulah oknum pengelola pendidikan yang jahat.
“Saya yakin, masih ada juga pengelola pendidikan yang baik, namun masih banyak yang kurang baik,” ujarnya.
Untuk itu, Ilham meminta agar Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU ASEAN Eng, bertindak tegas, terhadap oknum yang terindikasi melakukan penyimpangan.
“Gampang kok, tinggal Bupati Jember, mau tidak mengevaluasi semua kepala sekolah yang diduga nakal,” tandasnya.
Karena, menurut Ilham, jika terjadinya penyimpangan itu dibiarkan, maka akan semakin banyak anak anak usia sekolah yang jadi korban.
“Ini kan sama saja membiarkan dunia pendidikan di Kabupaten Jember semakin terpuruk,” tandasnya.
Aktivis Pendidikan Minta Hentikan Intimidasi
Terkait adanya dugaan intimidasi terhadap orang yang melaporkan adanya penyimpangan dana BOS, Ilham merasa perlu untuk mendesak semua elemen, agar peduli terhadap permasalahan adanya penyimpangan itu.
“Kalau yang melaporkan terus diintimidasi, kan akan semakin melemahkan upaya perbaikan dunia pendidikan. Ini gak bener,” tandasnya.
Malahan, menurut Ilham seharusnya, Bupati Jember lebih tanggap, untuk menamgani permasalahan ini dengan cermat.
“Bupati Jember bisa segera menggerakkan Dinas Pendidikan, Inspektorat, untuk mengetahui kebenarannya, bukan malah membiarkan, tanpa penyelesaian,” katanya.
Bupati Jember, menurut Ilham juga bisa segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Jember, termasuk dengan APH, untuk mendalami permasalahan ini.
“Sehingga tidak terjadi upaya untuk menekan pelapor, dengan tujuan menghilangkan kasus,” ujarnya.
Hotline Pengaduan
Lebih lanjut, merespon merebaknya dugaan penyimpangan itu, Ilham mengatakan akan membuka Hotline pengaduan, sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin melaporkan terjadinya penyimpangan.
“Jika perlu, kami akan membuka Hotline line pengaduan,” ujarnya.
Karena, ada.dugaan, menurut Ilham, penyimpangan dana BOS bisa saja terjadi di sekolah lainnya.
“Bukan tidak mungkin, dugaan penyimpangan juga terjadi di lembaga pendidikan lainnya,” ujarnya. (MMT)
