Jember – Aksi Unjuk rasa Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jember, ditemui Bupati Jember Ir Hendy Siswanto ST IPU, di depan Kantor Pemkab Jember, Selasa (8/3/2022).
Saat menemui massa aksi, Hendy mengaku masih banyak hal yang sudah dilakukannya, namun belum sesuai dengan harapan.
“Semua catatan yang diberikan kepada saya, alhamdulillah akan saya terima. Tidak mungkin jember ini diselesaikan semua, tidak mampu saya,” ucap Hendy saat menemui aksi massa.
“Insyaallah saya bersama wabup dan Pemkab Jember untuk memperbaiki apa yang kurang. Tahun 2022 ini harus lebih bagus lagi, apakah semua berhasil dan sempurna tentunya tidak. Tapi perlu dukungan dari semua, PMII atupun semua masyarakat suatu barokah buat saya. Saya siap dikoreksi, apalagi saya juga orang Jember. Apapun yang kami lakukan untuk semua,” sambungnya.
Pihaknya juga sudah mencatat beberapa poin yang sudah menjadi perhatian dirinya.
“Terkait juga guru ngaji kita perhatikan, tapi karena anggaran terbatas kita berproses untuk penuhi. Seperti halnya BPJS itu sudah kita lakukan, ketenagakerjaan, kesehatan, kecelakaan, dan juga kematian. Termasuk tingkat RT/RW itu juga kami berikan. Yang selama ini belum diperhatikan juga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendy menambahkan, dalam kepemimpinan satu tahun itu. Pihaknya dengan Wabup juga membutuhkan waktu dan terus melakukan pembenahan.
“Kami terus perbaiki satu per satu, tidak cukup waktu (setahun kepemimpinan) ini. Cukup lumayan waktu yang kami butuhkan, tentunya kurang dan pastinya banyak kekurangan. Itu kami lakukan perbaikan untuk lebih baik, kami siap untuk bertabayyun dengan siapapun dalam bentuk audiensi,” tegasnya.
Aksi unras yang digelar mahasiswa PMII Cabang Jember itu bermaksud menyampaikan catatan merah satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wabup yang memiliki jargon Wis Wayahe itu.
Korlap Aksi Muhammad Faqih Al Haramain mengatakan, secara garis besarnya menyoal janji politik, dalam wilayah banyak isu yang masih belum banyak terlaksana.
“Poin-poin mendasar terkait dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW), ini mohon segera untuk direvisi. Karena tata ruang itu adalah bagian maping pembangunan kabupaten jember,” ucap pria yang akrab disapa Faqih saat dikonfirmasi usai unras, Selasa (8/3/2022).
Kemudian yang kedua, lanjut Faqih, menghendaki Pemkab Jember untuk mencabut rencana merealisasikan BUMD Gunung Sadeng.
“Karena tidak sesuai peraturan pemerintah no 54 tahun 2017. Bahwa kemudian ketentuan BUMD Gunung Sadeng itu, diatur dalam perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Yang itu tertanam dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten jember. Yang kami tahu, hal itu tidak ada. Karena memang yang melampaui norma-norma yang seharusnya dilakukan,” ujarnya.
“Untuk poin ketiga, terkait bidang pendidikan. ini tentu adalah tunjangan guru, seperti untuk guru swasta. Insentif para guru ngaji dan pesantren juga. Ini mohon untuk segera di realisasikan juga,” sambungnya.
Selanjutnya, kata Faqih menyoal Beasiswa Pemkab Jember akan memberikan kepada 25 ribu mahasiswa.
“Saya hanya melihat realisasinya hanya 5 ribu. Ini tentu tidak menjawab, kemudian beberapa hal mengenai janji politik dari bupati,” ungkapnya.
Kata Ketua Pimpinan Cabang PMII Jember itu juga menjadi penilaian soal keterlambatan mengenai APBD. “Ini bukan tuntutan, tapi penilaian dari kami. Sehingga sampao terjadi devisit sebesar Rp 1 Triliun. Itu adalah bagian dari koreksi kami kepada pemkab jember,” ungkapnya.
Hal-hal mendasar juga, terkait kesehatan dan angka stunting masih tinggi, lanjutnya.
“Lalu kekerasan seksual juga masih tinggi. Dan itu tidak kemudian terbangun ekosistem yang kemudian itu jelas. Arah, ukuran, parameter, barometermya seperti apa,” ungkapnya.
“Apalagi juga komoditas utama tanaman buah naga diganti dengan kelengkeng. Tidak bisa semerta-merta dilakukan. Karena memang buah naga komoditas utama yang jelas-jelas ada di RPJMD sudah di sahkan. Jelas-jelas terimplikasi dalam pendapatan asli daerah. Apakah kemudian kelengkeng menjamin menjadi basis komuditas yang mampu menggantikan itu,” sambungnya.
Sehingga, terkait ratusan mahasiswa yang melakukan unrasa itu, berharap agar rumusan kebijakan publik harus dibahas oleh elemen yang tepat.
“Namun yang kita tahu, dalam rumusan-rumusan kebijakan publik. Sangat teknokratik. Yang kita tahu dibahas segelintiran elit, dan malah tidak melibatkan komponen masyarakat, mahasiswa dan juga lainnya,” ujarnya.
“Sehingga, itu penilaian kami yang secara mendasar kami lakukan terhadap satu tahun kepemimpinan Pemkab Jember hari ini. Mohon penilaian publik ini sama-sama kita kawal, sebagai basis perubahan di Kabupaten Jember. Terkhusus juga industri-industri yang kemudian mengancam keberlangsungan ekologi. Mohon juga untuk segera ditertibkan,” pungkasnya. (Fit)
