JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Kabupaten Jember mendadak sibuk pekan ini. Sejumlah pejabat teras dari Jakarta, turun ke Daerah Kabupaten Jember, untuk mendengarkan langsung jeritan akar rumput, terutama para Kepala Desa.
Para pejabat itu diantaranya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Komisi II DPR RI Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., hingga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule.
Ada tiga isu besar yang menjadi sorotan utama, nasib Dana Desa yang menyusut, program Koperasi Merah Putih (KMP), dan konflik lahan dengan pihak PTP.
Banyak Kades yang resah karena alokasi Dana Desa (DD) terasa berkurang akibat efisiensi.
Menanggapi hal ini, Wamendagri menjelaskan bahwa pemerintah sedang menggeser pola insentif.
Dana mungkin tidak semuanya masuk lewat skema DD konvensional, tapi melalui program prioritas seperti Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih.
“Terkait dengan koperasi merah putih,saat ini sedang di rumuskan revisi dari PMK No.49 tahun 2025,di situ akan di atur teknis alokasi penggunaan DAU,DBH,termasuk dana desa seperti apa untuk koperasi merah putih.ya,kami tentu nanti akan mensosialisasikan itu,” kata wamendagri.
Kades vs PTP: “Kami Butuh Lahan, Bukan Teka-Teki”
Sesi yang paling hangat adalah curhatan salah satu Kepala Desa Sukogidri Purnoto terkait sulitnya menyediakan lahan untuk Koperasi Merah Putih (KMP).
Program ini adalah instruksi Presiden, namun di lapangan, para Kades merasa dibenturkan dengan aturan hukum dan birokrasi perusahaan negara (PTP).
Salah satu Kades mengungkapkan rasa frustrasinya, Tanah Tak Bertuan, di buku desa (Letter C), lahan yang diincar statusnya tidak bertuan, tapi saat ini dikuasai PTP.
Saat diminta kejelasan untuk kepentingan program nasional, pihak PTP malah meminta desa menunggu keputusan dari pusat (Surabaya).
Sementara, Desa dituntut segera menyediakan lahan, sementara Tanah Kas Desa (TKD) yang ada sangat sempit dan tidak layak secara logistik.
”Lucu, kami minta petunjuk ke PTP, mereka malah balik tanya ke desa. Seolah-olah kami mau dibenturkan dengan hukum,” keluh Pak Kades.
Bupati Jember pun mencoba menenangkan suasana. Menurutnya, meski ada pengurangan di satu sisi, Jember sebenarnya mendapat “suntikan” dana besar lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Secara angka mungkin terlihat kurang, tapi sebenarnya kita ditambahi dalam bentuk lain. Bayangkan, ada sekitar Rp4 triliun uang masuk ke Jember lewat program makan gratis ini,” ujar Bupati.
Rencananya, Pemkab akan mewajibkan pemasok bahan pangan program ini berasal dari UMKM dan petani lokal Jember sendiri.
Komisi II DPR RI Turun Tangan
Mendengar kebuntuan ini, Komisi II DPR RI berjanji akan menjadi jembatan. Mereka menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dengan lembaga vertikal dan pihak PTP agar urusan lahan ini tidak menghambat program Presiden.
“Bagi para Kades, langkah ini adalah angin segar agar mereka tidak salah langkah atau terjebak masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (#)
- Pewarta: Sundari Rianto
- Editor: Miftahul Rachman
