Semarang, Jempolindo.id – Ratusan peserta, memenuhi ruang Teater FISIP Undip, yang bersemangat mengikuti bedah buku, bertajuk “Evaluasi Pencalonan Pilkada Jawa Tengah 2024”, pada Kamis 17 April 2025.
Kegiatan ini, merupakan hasil kerja sama antara Sindikasi Pemilu Demokrasi, KPU Jateng, dan Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.
Peluncuran buku ini, rupanya menjadi daya tarik bagi para pegiat isu politik elektoral, mulai dari akademisi, mahasiswa, partai politik, penyelenggara Pemilu, jurnalis, dan masyarakat sipil di seluruh Jawa Tengah.
Hasil Riset Pilkada Jawa Tengah 2024
Buku “Evaluasi Pencalonan Pilkada Jawa Tengah 2024; Melemahnya Kompetisi Lokal dan Otonomi Kandidasi” yang diterbitkan pada tahun 2025 ini, merupakan hasil riset yang dilakukan Sindikasi Pemilu Demokrasi terhadap proses pencalonan di 5 (lima) daerah. Antara lain Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Banyumas.
Buku ini, setidaknya mendokumentasikan 2 (dua) hal, yakni Dinamika dan persoalan yang terjadi dalam tahap pencalonan, serta peran penting lembaga penyelenggara Pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil di dalam menjaga integritas proses demokrasi di tingkat lokal.
Regulasi Pencalonan
Secara khusus, buku ini menyoroti, bagaimana regulasi pencalonan dan praktik politik elektoral berkontribusi positif terhadap melemahnya kompetisi dan tersumbatnya kanal-kanal partisipasi dalam Pilkada.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memungkinkan pencalonan tanpa kursi parlemen, serta implementasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), menjadi 2 (dua) aspek penting.
Dua aspek itu penting untuk dievaluasi dalam konteks, sejauhmana instrumen hukum dan teknologi, mampu menciptakan pencalonan yang inklusif dan kompetitif.
7 Variabel
Dalam peluncuran buku, yang dimoderatori oleh dosen DPIP FISIP Undip, Lusia Astrika, M.Si ini, dimulai dengan paparan dari Aqidatul Izza Zain, M.I.P (peneliti SPD), mengenai hasil expert assesment Pilpres 2024, yang dilakukan SPD.
Dari 7 (tujuh) variabel yang dievaluasi, 2 diantaranya mendapatkan penilaian rendah, yakni kesetaraan kompetisi (3,04) dan proses kandidasi (3,63).
Hal ini mengindikasikan bahwa posisi Indonesia pasca Pilpres2024 mulai memasuki rezim electoral authoritarianism atau otokrasi elektoral.
Hal inilah yang mendorong SPD untuk mengkaji kontestasi politik lokal di Jawa Tengah tahun 2024 kemarin.
“Apakah dalam konteks demokrasi elektoral di tingkat lokal, sudah berlangsung adil dan kompetitif?,” ujar Izza.
Turbulensi Politik dalam Pilkada 2024
Ketua DPIP FISIP Undip sekaligus Ketua Bawaslu RI Periode 2008-2012, Dr. Nur Hidayat Sardini juga menyampaikan pengantar reflektifnya dalam peluncuran buku ini.
Dosen yang dikenal dengan akronim NHS ini menyoroti tentang Pilkada Jateng 2024 mengalami 4 turbulensi politik yang cukup kencang, yakni perebutan pengaruh 2 (dua) jenderal militer dan polisi, konflik internal sub-kultur politik di tingkat nasional (Jokowi-Megawati), authoritarian populism, serta penyelenggaran Pemilu/Pilkada dalam satu tahun.
Rezim Daerah Rasa Pusat
Pembahas pertama, Muhammad Machruz, ST dari KPU Jateng memberikan catatannya tentang penyelenggaraan Pilkada Jateng tahun 2024 kemarin, di mana terdapat beberapa kandidat yang kurang familiar di daerah justru mendapatkan rekomendasi di (Parpol) tingkat pusat.
“Kami menyebutnya, rezim daerah tetapi rasa pusat”, jelas Machruz.
“Bahkan, kami juga menemukan rekomendasi ganda (dari Parpol), sebagaimana yang terjadi di Kendal”, lanjutnya.
Ambang Batas Pencalonan
Dr. Fitriyah, M.A dari FISIP Undip selaku pembahas kedua, memberikan ulasan mendalam mengenai perubahan ambang batas pencalonan dalam Pilkada melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bagi kandidat yang berasal dari Parpol non kursi di parlemen daerah dan perseorangan.
“Sebenarnya putusan MK cukup bagus, tetapi diputuskan cukup mepet sehingga tidak dapat menaikkan jumlah kandidat dalam Pilkada,” ungkap Fitriyah.
Peran Anak Muda Salam Kontestasi Politik
Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah proses kaderisasi di internal Parpol yang lemah, koalisi Pilpres yang ditarik ke daerah, dan pragmatism Parpol untuk memenangkan kontestasi politik.
Sementara itu, Erik Kurniawan selaku Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menyoroti tentang fenomena repetisi autokrasi elektoral, yang ditandai dengan melemahnya kompetisi dan cengkeraman kepentingan pusat.
Apalagi jumlah calon tunggal Pilkada 2024, mengalami peningkatan sebanyak 48% dibandingkan Pilkada 2020.
Selain itu, muncul fenomena anak muda yang terlibat dalam kontestasi politik.
Pertanyaannya, apakah fenomena ini menjadi harapan baru bagi masa depan politik di Indonesia ?, Ataukah fenomena ini hanya menjadi pelanggeng politik dinasti di daerah ?
Sesi Tanya Jawab
Adapun sesi tanya jawab berlangsung dengan sangat antusias, dengan peserta yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, penyelenggara Pemilu, dan masyarakat sipil yang saling berdiskusi.
Setelah sesi tanya jawab selesai, panitia membagikan buku ini secara gratis kepada semua peserta.(Rilis)
