Jember, Jempolindo.id – Bupati Jember Muhammad Fawait, menggelar Apel Tertib Aset Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Jabatan, di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember, di pelataran GOR PKPSO dan Gedung Serba Guna, Kaliwates, pada Rabu (5/3/2025) siang.
Turut serta dalam apel tertib aset iti, seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jember.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Plt Kepala BPKAD Pemkab Jember Jupriono, terdapat sejumlah kendaraan yang diikutsertakan dalam apel itu.
Diantaranya kendaraan di OPD lingkungan Pemkab Jember sebanyak 3135 unit, terdiri dari roda dua 2774 Unit, Roda tiga 62 Unit, roda empat 859 unit.
Kendaraan yang dipakai untuk operasional pemerintah daerah sebanyak 2380 unit , roda 1491 unit, Roda Tiga 62 Unit, roda empat 827 unit.
Kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan kepada instansi lain, 815 unit, terdiri dari Roda 783 Unit, Roda empat 32 unit.
Saat apel, dikecualikan 2 ambulans, dan tiga kendaraan yang kondisinya rusak.
“Harapannya, kendaraan dapat digunakan untuk menopang kegiatan OPD, dan tidak ada yang dipergunakan untuk kepentingan lain,” kata Jupri dalam laporannya.
Ketersediaan Kendaraan Operasional dan Kebijakan Efisiensi
Bupati Jember Muhammad Fawait, menyatakan bahwa apel tertib aset kendaraan dinas operasional dan kendaraan jabatan roda 4, bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
“Untuk itu, kami menggelar apel besar untuk meninjau SDM-nya, selanjutnya memeriksa kendaraan operasionalnya,” ungkapnya.
Namun, Gus Fawait mengakui, bahwa ada sejumlah kendaraan yang masih belum bisa dihadirkan, sebab tengah dipakai untuk perjalanan dinas.
“Nanti akan kami pastikan menggelar apel lagi. Pelat merah harus dipakai sesuai fungsinya,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng akademisi untuk memastikan apakah kebijakan provinsi lebih efisien daripada daerah.
Hal itu merujuk pada efisiensi penggunaan aset kendaraan.
“Provinsi sudah melakukan sewa mobil, nanti kami hitung dengan cermat,” ujarnya
Gus Fawait akan mengkaji, jika ada kendaraan operasional yang sudah tidak layak.
“Akan kami jadikan temuan lalu dikaji. Apakah harus pengadaan baru atau menerapkan sistem sewa seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Timur,” tegasnya. (Slmt)
