Jakarta, Jempolindo.id – Peneliti politik keamanan dari Sygma Research and Consulting, Ken Bimo Sultoni, memberikan pandangan terkait wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (19/12/2024).
Menurutnya, isu ini perlu dievaluasi secara menyeluruh demi menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
“Pemilihan langsung kepala daerah merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat, di mana masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Namun, kita tidak dapat menutup mata terhadap dampaknya, seperti biaya politik yang tinggi dan potensi konflik horizontal di masyarakat,” jelas Ken Bimo, Selasa (18/12).
Ia menambahkan bahwa sistem pemilihan melalui DPRD menawarkan efisiensi ekonomi yang signifikan dan mampu mengurangi friksi di tingkat masyarakat.
“Dari perspektif keamanan politik, model ini memang lebih minim risiko konflik. Tetapi, risiko politik transaksional dan melemahnya legitimasi publik terhadap kepala daerah harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Sebagai peneliti di Sygma Research and Consulting, Ken menekankan perlunya pendekatan holistik dalam mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah.
“Setiap kebijakan harus menjaga keseimbangan antara efisiensi, stabilitas politik, dan partisipasi rakyat. Demokrasi yang sehat tidak hanya soal prosedur, tetapi juga tentang memastikan keterwakilan dan transparansi,” tegasnya.
Ken Bimo juga menggarisbawahi bahwa pemimpin daerah yang terpilih harus memiliki legitimasi kuat, baik dari DPRD maupun masyarakat secara langsung.
“Jika pemerintah memutuskan untuk mengembalikan pemilihan kepada DPRD, perlu ada mekanisme transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa proses ini tidak didominasi oleh kepentingan segelintir elit politik,” tutupnya. (#)
