JEMBER – Mahasiswa Jember, sebanyak kurang lebih 600 orang menggelar unjuk rasa (Unras) di bundaran DPRD Jember. Massa aksi tersebut diikuti oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berasal dari seluruh Universitas ataupun Perguruan Tinggi Negri/ Swasta di Kabupaten Jember, Selasa (12/4/2022).
Dari pantauan di lapangan, ratusan mahasiswa itu mengenakan almamater kampus masing-masing. Yakni diantaranya Poltek Negeri Jember, UIN KHAS Jember, Mandala Jember, Unmuh Jember, Unej, Stikes.
Diketahui mengawali demo tersebut, ratusan mahasiswa itu berkumpul depan Double Way Unej, Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, mulai pukul 13.00 WIB. Kemudian melakukan aksi long march menuju depan bundaran DPRD Jember, sekitar pukul 14.00 WIB.
Selanjutnya, massa aksi tersebut juga membawa dan membentangkan beragam poster. Sesampainya di bundaran DPRD Jember, massa aksi secars bergantian menyampaikan orasinya.
Dalam aksinya, ratusan mahasiwa itu membawa sejumlah tuntutan. Pertama soal penolakan wacana penundaan pemilu dan rencana 3 periode Presiden RI Joko Widodo, soal kenaikan PPN, dan polemik minyak goreng.
“Apa yang sudah menjadi keresahan masyarakat, menjadi keresahan kami juga. Hidup rakyat Indonesia, Hidup mahasiswa. Bagaimana adanya ketidakadilan terhadap rakyat dikondisi mencekik saat ini,” ucap salah seorang massa aksi yang berorasi dari atas mobil komando.
Korlap Aksi M Yayan dalam aksi unras itu menyampaikan sejumlah tuntutannya.
“Revolusi, revolusi, revolusi, adanya aksi ini, ratusan mahasiswa menuntut dan mendorong. Ketua DPRD Jember dan Perwakilan Parpol dalam komisi untuk menandatangani pakta integritas dan mendesak agar Ketua DPR RI serta Presiden secara tegas menolak penundaan pemilu 2024,” kata Yayan saat dikonfirmasi sejumlah wartawan disela aksi unras di depan bundaran DPRD.
Tuntutan kedua, lanjut Yayan, juga menuntut DPRD Kabupaten Jember. Untuk mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945.
“Kemudian yang ketiga, kami juga mendorong DPRD Kabupaten Jember agar mendesak presiden. Untuk segera menyelesaikan
persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta Presiden untuk me-reshuffle
menteri perdagangan,” ungkapnya.
“Keempat, kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen,” imbuhnya.
Dalam aksi unras itu, tampak anggota polisi dari Mapolres Jember bersiaga di lokasi aksi. Saat dikonfirmasi terpisah, Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo, ada 340 personel kemanan yang dikerahkan untuk menjaga keamanan.
“Pengamanan itu gabungan antara polisi, TNI, Satpol-PP dan Dishub, total 340 personel. Untuk polres 240, sisanya kurang lebih 100 personel,” ujarnya.
Hery menjelaskan, untuk sistem pengamanan yang diterapkan persuasif humanis, serta dipastikan bahwa pengunjuk rasa tidak membawa sajam dan senjata api.
“Dengan pola pengamanan Dalmas di depan, dan kawat Barrier (yang terpasang di sekeliling bangunan Gedung DPRD Jember,” tandasnya. (Fit)
