Jember, Jempolindo.id – 100 Hari Kerja, terhitung sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Duet Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Susanto, tingkat kepuasan publik mencapai 82,8 persen.
Angka itu didapat dari hasil kajian Lembaga survei The Republic Institute, yang dirilis melalui keterangan tertulisnya, pada Senin (26/5/2025).
Direktur The Republic Institute, Sufiyanto, menyebut, dalam kategori pengentasan kemiskinan, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 83,1 persen.
Bahkan, kepemimpinan pasangan Fawait – Djoko, menempati posisi lima besar dalam sejumlah kategori penilaian kepuasan masyarakat.
“Mereka menempati posisi terbaik ketiga dalam optimalisasi swasembada pangan dengan tingkat kepuasan 79,4 persen, terbaik kedua dalam pembangunan infrastruktur dengan 81,8 persen, dan terbaik pertama dalam pembangunan desa serta pemberantasan kemiskinan sebesar 83,1 persen,” ujar Sufiyanto.
The Republic Institute melakukan Survei secara tatap muka, pada 15–22 Mei 2025, dengan metode stratified random sampling proporsional.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Margin of error survei sebesar 2,1 persen.
100 Hari Kerja, Sebagai Motivasi
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyambut hasil survei tersebut sebagai tantangan sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Jember.
Legislator Partai Gerindra itu menekankan pentingnya peningkatan kinerja, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Kabupaten Jember, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Selamat atas penilaian kinerja dari lembaga survei. Ini menjadi pemecut bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk terus bekerja maksimal demi masyarakat Jember,” kata Halim.
Ketua DPC Partai Gerindra itu menambahkan, saat ini salah satu layanan yang paling dirasakan masyarakat adalah program pelayanan kesehatan gratis.
“Namun, Pemerintah Kabupaten Jember masih harus menghadapi tantangan, yakni penurunan angka kemiskinan secara bertahap,” ujarnya.
Pemkab Jember, kata Halim harus menggandeng seluruh pihak untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan birokrasi, pemerintah pusat, dan elemen lainnya,” pungkasnya. (*)
