Jempolindo _ HKTI Jember Minta Tinjau HPP
Kebijakan itu ditanggapi Aktivis HKTI Kabupaten Jember Jumantoro, yang menilai kebijakan Bulog Jember hanyalah kebijakan klasik, untuk menekan harga gabah petani.
“Padahal sebentar lagi, sekira bulan maret 2023, petani Jember akan panen raya, ini malah impor,” kata Jumantoro.
Kebijakan impor beras itu, kata Jumantoro juga bertentangan dengan pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah, yang melarang adanya beras Impor masuk ke Provinsi Jawa Timur.
“Karena Jawa Timur merupakan lumbung beras nasional, termasuk diantaranya Kabupaten Jember,” ujar Jumantoro.
Pria yang juga ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APP) itu menyayangkan adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada petani. Kebijakan impor beras, menurut Jumantoro merupakan langkah yang kurang bijak.
“Seharusnya pemerintah meninjau ulang HPP. Karena sudah tidak relevan. HPP harusnya disesuaikan dengan biaya produksi petani yang mengalami kenaikan,” katanya.
Ketetapan HPP, menurut Jumantoro, yang rasional setidaknya minimal 5000/kg di tingkat petani. Sehingga Bulog bisa bersaing menyerap Gabah petani.
“Jika terlalu murah, maka Bulog tak akan dapat barang. Karena harganya masih lebih mahal pembelian penggilingan padi,” ujarnya.
