Malang, Jempolindo.id – Wacana pasangan Sanusi – Latifah, dalam Pildaka Kabupaten Malang 2024, diduga akan banyak drama politik. Bahkan, ada dugaan mengarah pada aksi balas dendam PKB yang bakalan balik ngerjai PDIP.
Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK), memiliki analisa menarik terkait sikap hati-hati PDI Perjuangan Kabupaten Malang dalam mengusung pasangan calon pada Pilkada 2024 mendatang.
Direktur PuSDek, Asep Suriaman, mengatakan, dinamika Pilkada Kabupaten Malang semakin menarik perhatian, mengingat sampai hari ini belum ada tanda-tanda satupun partai mengeluarkan rekomendasi.
“Termasuk PKB yang terlihat getol menggelorakan pasangan Sanusi-Lathifah ternyata sampai saat ini pun juga belum mengeluarkan rekomendasi, justru yang terjadi arus bawah PKB terkesan mendesak PDI Perjuangan merekom pasangan tersebut,” kata Asep, Senin (5/8/2024).
Asep menambahkan, dalam kondisi sekarang ini prinsip kehati-hatian memang perlu diutamakan oleh PDI Perjuangan. Menurut Asep, wajar saja jika DPP PDI Perjuangan berpikir keras dengan munculnya gagasan memasangkan Sanusi-Lathifah, bukan semata PDIP berpikir kepentingan politik 2029, namun juga history peristiwa politik saat Pilkada 2020 lalu.
“Pilkada 2020 kemarin diwarnai dengan drama politik yang cukup membuat PKB menelan pil pahit, Pak Sanusi yang saat itu sebagai kader PKB, meloncat ke PDIP dan PDIP merekomnya sebagai Bupati. Sehingga wajar, sebelum ada kesepakatan elit (Cak Imin dan Bu Mega, red) DPP PDI Perjuangan berpikir keras mengeluarkan rekom atas nama Sanusi-Lathifah. Sebab ada kekawatiran, ketika PDIP mengeluarkan rekomendasi Sanusi-Lathifah, PKB justru balas ngerjain PDIP dengan menolak rekom PDIP tersebut dengan alasan DPP PKB tetap keukeuh, meberangkatkan Nyai Lathifah sebagai Calon Bupati bukan Calon Wakil Bupati,” imbuhnya.
Lebih jauh, apa yang disampaikan Asep tersebut bisa jadi menjadi salah satu kekhawatiran PDI Perjuangan mengapa belum segera mengambil keputusan menurunkan rekomendasi untuk pasangan Sanusi-Lathifah.
“Memang yang lebih realistis buat PDIP sebenarnya mengulang Pilkada 2020, mengeluarkan rekom paket PDIP, dalam arti Bupati dan Wakil Bupati sama-sama kader PDIP. Tinggal nanti bagaimana kader yang direkom menguatkan komunikasi kerja sama politik dengan partai di luar PDIP, seperti Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS dan Hanura. Bahkan kalau perlu PKB juga diajak berkoalisi,” ungkapnya.
Asep menegaskan, menurunkan rekomendasi untuk pasangan sesama kader PDI Perjuangan menjadi pilihan paling realistis saat ini. Entah itu Sanusi dengan H Gunawan HS, maupun yang lainnya.
“Itu pilihan realistis buat PDIP, daripada saling kunci, saling nunggu, toh PKB sendiri juga belum ada progres, sekalipun yang getol mendorong pasangan Sanusi-Lathifah adalah kader PKB dibawah, tapi rekom dari DPP PKB sampai saat ini juga belum ada kejelasan,” pungkasnya. (#)
