Jember – Jempolindo.id – Sosialisasi Pemilu 2024, dapatkah memanfaatkan agenda gerak jalan Tanggul Jember Tradisional (Tajemtra) ? . Tentu menjadi pertanyaan menarik untuk dicermati sama – sama.
Baca juga: Ini Imbauan Bawaslu Jember Bagi Peserta Tajem 2023
Ketua PAPDESI Kabupaten Jember Bhisma Perdana SH, mencoba menyodorkan gagasan segar, yang mencoba melihat ajang Tajemtra tahun 2023, yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Nopember 2023, sebagai momentum tepat, guna mendorong tumbuhnya kesadaran demokrasi.
Tajemtra merupakan agenda Pemkab Jember yang diselenggarakan setiap tahun. Sebagaimana biasa, puluhan ribu warga Jember, dari berbagai kalangan, hampir dipastikan akan turut meramaikannya.
Baik, ikut berperan sebagai peserta, maupun hanya sekedar nonton saja.
“Karenanya, ajang Tajemtra bisa menjadi titik fokus dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam proses pemilu,” kata Bhisma.
Menurut Kepala Desa Jubung itu, dalam konteks demokrasi, pemilu menjadi pilar utama untuk menentukan arah suatu negara.
“Karenanya, memastikan partisipasi aktif dan pengetahuan yang mendalam dari pemilih, sosialisasi pemilu menjadi kunci,” ujarnya.
Dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Bhisma memberikan dasar hukum yang jelas terkait pelaksanaan pemilu dengan prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif.
“Pedoman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyajikan panduan praktis dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilu untuk mencapai informasi yang akurat dan merata,” jelasnya.
Untuk itu, menurut Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu, Tajemtra 2023, dapat dipergunakan sebagai ajang sosialisasi tentang Pemilu 2024.
“Yang mencakup menggalang dukungan dari pemilih swing voter, yang belum mantap pilihannya, serta edukasi pemilih pemula tentang hak, kewajiban, dan signifikansi partisipasi mereka dalam proses demokrasi,” paparnya.
Tujuan dari sosialisasi ini, kata Bhisma, adalah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak suara mereka dalam menentukan kepemimpinan.
“Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk membentuk pemilih yang informasional, memastikan setiap pemilih memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang cerdas dan berdasar fakta,” ujarnya.
Bhisma menyakini, dampak dari sosialisasi pemilu di Tajemtra 2023, dapat meningkatkan partisipasi pemilih, yang mendorong pemilih untuk turut serta dalam proses pemilu, meningkatkan tingkat kehadiran.
“Selain juga membentuk masyarakat yang demokratis, dengan memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi,” katanya.
Sosialisasi pemilu dalam acara Tajemtra 2023, kata Bhisma, bukan hanya meraih dukungan pemilih, tetapi juga membentuk pondasi kuat bagi partisipasi aktif dan pemahaman mendalam tentang demokrasi.
“Tajemtra 2023 bukan sekadar kampanye, tetapi investasi nyata dalam pembangunan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam menentukan masa depan negara,” tandasnya.
Sosialisasi Pemilu Tajemtra, Menunggu Kebijakan Penyelenggara Pemilu
Namun demikian, yang harus menjadi kajian, kata Bhisma, terdapat benturan peraturan perundangan, tentang larangan kampanye sebelum memasuki masa kampanye, yakni mulai tanggal 4 Nopember hingga 27 Nopember 2023.
“Karenanya, Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU kabupaten Jember, harusnya bisa lebih bijak dan cerdas dalam menyikapi nya,” ujar Bhisma.
Ajang Tajemtra, menurut Bhisma akan sulit mencegah masyarakat untuk tidak bereuforia.
“Peserta akan memakai kaos partai, gambar caleg, atau capres, bagaimana cara mencegahnya,” katanya seraya bertanya.
“Jika peserta menggunakan atribut parpol, apakah lantas dapat dijatuhi sanksi pelanggaran Pemilu ?,” imbuhnya.
Bahkan sangat mungkin, menurut Bhisma, Parpol dan para Caleg Ikut aktif dalam kegiatan Tajemtra. Sekaligus akan menunjukan kebugaran lahir dan batin kepada masyarakat.
“Mereka, Parpol dan para caleg, boleh jadi akan menyerukan kampanye pemilu damai, sepanjang rute Tanggul Jember,” katanya.
Untuk itu, Bhisma menyarankan agar Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jember, segera membuat kebijakan, yang tidak merugikan semua pihak.
“Namun, juga bisa menguntungkan, sebagai upaya mendorong proses demokrasidengan memanfaatkan Tajemtra,” tutupnya. (Mmt)
