Beranda blog Halaman 71

Tragedi Dufi Duka Kita Semua

0

jempolindo.id-  Jasad dalam tong plastik warna biru itu jasad Abdullah Fitri Setyawan, mantan wartawan yang belakangan bekerja sebagai  karyawan Sales marketing TV Muhammadiyah.

Jasad itu ditemukan pemulung di Kawasan Industri Kembang Kuning, Kampung Narogong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Minggu 18 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan hasil otopsi terdapat luka memar,  Diduga Dufi dianiaya sebelum ajal menjemputnya.

Kapolda Jawa Barat dan Polres  Bogor setelah mengumpulkan saksi saksi termasuk keluarga dekatnya, pihak kepolisian terus memburu  pelaku.

Apapun motifnya tragedi yang menimpa Dufi adalah duka kita semua.

Semoga arwahnya mendapat ampunannya dan keluarga yang ditinggalkan diberkahi kesabaran. (@)

 

 

 

 

 

 

KITCHENSET

0

by Danang Dwi Winardi

RENDAHNYA MORALITAS ADALAH TITIK RAWAN DANA DESA DIENTIT

0

 

jempolindo.id – Masih segar dalam ingatan kasus OTT Dana Desa yang dilakukan KPK RI di Kabupaten Pamekasan (2/8/2017). Mereka yang dicokok KPK Adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi. Keempatnya digelandang KPK berkaitan dengan suap atas dugaan penghentian penyelidikan kasus korupsi dana desa Dasok senilai Rp. 100 juta.

Entah dengan alasan agar kasus itu tak melebar atau alasan agar desa lainnya tak ketakutan,  Agus Mulyadi Kades Desok berupaya menyogok Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar  250 juta,  angka yang jauh lebih besar dibanding kasusnya.

Peristiwa itu patut kiranya menjadi bahan renungan bersama,  bahwa uang Dana Desa  yang  bersumber  dari  APBN itu jumlahnya relatif  besar  dan  membuat banyak pihak ngiler.

Apakah lemahnya pengawasan adalah penyebab terjadinya  kasus itu?

sangat kurang tepat jika dikatakan bahwa pengawasan lemah sehingga pelaku menjadi punya banyak kesempatan.

Jika dikaji lebih dalam,  semua piranti hukum dan  regulasinya sudah ada,  Tim Satgas Dana Desa, TP4D buah dari inisiatif  kejaksaan,  pengawan internal pemkab,  Pendamping Desa dari semua jajaran, LSM,  Media Masa semuanya sudah lengkap dan mereka menyatakan siap menyelamatkan uang negara agar lebih tepat sasaran .

Berdasarkan hasil pantauan dilapangan persoalan mendasar  terjadinya penyimpangan adalah

1. rendahnya aspek moralitas disemua kalangan,  termasuk warga desa  yang cendrung permisif.

2. kentalnya orientasi proyek, sehingga segala sesuatu dari uang dan  tak  akan  ada masalah  asal spj  rampung,

3. kekuasaan kepala desa yang terlalu kuat sehingga membuat para kades abai atas amanah yang diembannya,

4. Biaya saat mencalonkan kades  sangat fantastis,  apalagi di  Madura,  sudah lazim biaya pilkades mencapai angka milyaran rupiah,  sehingga  ketika  jadi berlakulah politik  “Dagang Sapi”,

Ini merupakan PR bersama,  bahwa sebagus sistem  pengawasan yang  jika permasalahan tersebut belum tertanggulangi maka selama itu pula dana desa terbuka peluang  untuk jadi bancakan.  (m1)

 

 

TAMAN BERMAIN

0

design by Danang Dwi Winardi

RUWETNYA LAYANAN ADMINDUK JEMBER, PERANAN PRESURE GROUP RUBAH SIKAP BUPATI JEMBER

0

jempolindo.id- Silang sengkarut permasalahan adminduk kabupaten Jember sempat viral.  Antrian panjang,  rumitnya pelayanan,  tersentralnya layanan hanya di Dinas Kependudukan Kabupaten Jember,  Data warga yang hilang tanpa alasan yang jelas adalah fenomena layanan adminduk yang hampir setahun terahir mengemuka.

Keluhaan warga yang mengurus keperluan KTP,  Akta  Lahir dan keperluan lainnya telah disampaikan melalui berbagai saLuran,  medsos, Koran,  media on line,  Radio  Dan DPRD kabupaten Jember. Keluhan warga itu seperti angin lalu Saja.

Lalu semua dikejutkan oleh tragedi OTT yang kabarmya polisi telah menetapkan dua tersangka yakni Kepala Dispenduk SW Dan mitranya berinisial AK yang diduga berkonspirasi dengan SW.  Keduanya disangka melakukan pungutan terhadap warga yang membutuhkan layanan .

Tragedi itu mengejutkan semua pihak.  Bagaimana mungkin pungutan yang jumlah nya fantastis itu dilakukan justru saat Bupati Jember Faida sedang getol dengan jargon Tegak Lurus dan 3B nya ?

Spekukasi seputar tragedi itu bermunculan.  Tentu saja Karena kedua pelaku itu dinilai sangat berani memanfaatkan layanan adminduk warga untuk kepentingan pribadi dan kroninya.

Sebelumnya,  staf dispenduk capil Jember,  Sartini menyatakan bahwa berjubelnya warga  ngantri bahkan sejak Jam 02.00 dini  hari itu dinilai sebagai sebuah kesadaran warga atas pentingnya adminduk Dan Sama sekali  tak ada  kesan bersalah.

Tentu saja sikap para karyawan Adminduk Jember yang menyepelekan keluh kesah warga dan  ditambah tragedi OTT membuat kelompok penekan tergerak.

Menyikapi permasalahan itu,  Mereka yang mengatasnamakan Format – Forum Masyarakat Tertindas Jember , dikomandani Kustiono Musri  dkk  menggelar aksi demo di pemkab Jember  Dan dilanjutkan dengan pendirian posko layanan keluhan masyarakat atas layanan adminduk.

poinnya Format menilai carut marutnya layanan adminduk Jember disebabkan layanan yang tersentral, serta mengabaikan peranan Pemerintahan Desa dan Kecamatan.

Hal ini diakui oleh sedikitnya 60 kepala desa  yang sempat membahas keruhnya layanan adminduk di kabupaten Jember, Bahwa memang benar ada pengabaian peranan pemerintahan desa mulai dari tahapan awal pengurusan adminduk hingga penyerahan kepada warga.

Tentu saja tudingan sentralisasi pengurusan adminduk itu segera dibantah Bupati Faida  sebagaimana  diterbitkan media on line  JemberTimes.

Bupati Faida menegaskan bahwa tidak pernah ada  perintah layanan adminduk hanya di Dispenduk.

Pengurusan Adminduk tidak harus terpusat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena pengurusan di pusat itu menyebabkan pekerjaan menumpuk. Bahkan, pengurusan adminduk yang terpusat itu hanyalah intsruksi dari kepala daerah yang dihembuskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR usai membaca berita terkait pelayanan Dispenduk yang dikembalikan ke Kantor Kecamatan.”(JemberTimes)

Sebegitu rupa layanan adminduk beralih di kantor kecamatan.  Faida juga menegaskan bahwa tidak ada  kendala peralatan perekaman di kantor kecamatan.  Semuanya baik baik saja.

Bagaimanapun  rumitnya memahami permasalahan layanan adminduk itu, setidaknya peranan kelompok penekan telah membuat semua berkesadaran untuk kembali pada jalan yang benar.

Tanpa  bermaksud mencari salah Benar , tetapi dinamika ini sungguh luar  biasa . Semoga Jember ke depan  menjadi lebih baik. (penulis Lepas)

 

 

 

 

Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa, Sesuatu Banget

0

jempolindo.id –  Siang itu ponselku berdering, kulihat dilayar nama yang tak asing, Heru Sunarko, Kepala Dispemades Pemkab Jember.

“Dik, iso ketemu nang kantor?” suara itu tak asing di telingaku.

“gak iso mas, iki tepak ono Kegiatan, ada perintahkah?” aku membalas sekenanya.

Lalu beliau menyampaikan ajakannya mengisi Bimbingan Tehnis Manajemen Pemerintahan Desa se kabupaten Jember.

Wah ini sesuatu  banget, sekalian aku bisa belajar tentang desa yang selama 20 tahun cukup menyita perhatian.

Gelaran pertama di pendopo kecamatan Tanggul aku tak bisa ikut. Ada kegiatan yang berbarengan, pada gelaran berikutnya dilakukan di pendopo Kecamatan Rambipuji, lanjut di Pendopo Kecamatan Ambulu, Kantor Desa Gumukmas, Kecamatan Kalisat, dan terahir di Kecamatan Jenggawah, semua tahapan kuikuti bersama Tim Kabupaten, Moh Najib, Rizky Maulana, Sifa, dan Choirul.

Catatan penting yang terekam dalam ingatan:

1. Sebagian besar desa belum menjalankan disiplin Jam kerja seperti tertuang dalam instruksi bupati Jember nomer: 04 / Ins / 2007, jam kerja pemerintahan desa mulai Jam 07.00 – 15.00 WIb.

2. pemahaman regulasi aparatur pemerintahan desa masih relatif lemah

3. Pemahaman tata administrasi rendah, masih banyak desa yang administrasinya dikerjakan pihak ketiha, 

4. Kepemimpinan yang masih harus ditingkatkan

5. keterlibatan  masyarakat dalam pengambikan keputusan yang biasa digelar dalam Musyawarah Desa hanya pada kelompok pendukungnya saja. Dan kelompok kelompok kontra.cendrung diabaikan. 

Catatan itu tentu saja menjadi renungan bersama agar potensi yang ada  dapat terkekola optimal.

Tatepi semangat belajar aparatur pemerintahan desa  sepatutnya juga diapresiasi, semoga Bimtek kali ini membawa perubahan bagi desa yang lebih baik.. (M1)

 

 

 

ASPAL DESA BARU DUA MINGGU SUDAH HANCUR

0

jempolindo.id – Warga mengeluhkan Pembangunan jalan lapen dusun kota candik desa panduman rt 1 rw 1 kecamatan Jelbuk belum sampai 2 minggu sudah hancur.

Bengkuang biaya 131 jt. Menurut penuturan Mulyadi jalan sepanjang 100 meter ini hanya menghabiskan 5 drum aspal dengan anggaran sebesar 131 jt.

 Nilai uang yang masuk Jepang aspal (Bikin barumulai dari tanah) harganya Rp 155.000 / m2 dengan spesifikasi pekerjaan:

  1. Persiapan Mobilisasi / demobilisasi
  2. Pemadatan tanah dengan mesin Walles
  3. Gelar Batu Macadam ± 15cm
  4. Gelar Batu Splite Secukupnya
  5. Pemadatan dengan mesin giling
  6. Gelar Asphalt Manual ± 2 cm
  7. Pemadatan dan Perapihan. Jika pembangunan jalan sepanjang 100 meter maka hanya makan Dana Anggaran sebesar 15 jutaan.

ULIL ALBAB, PEMUDA MILENIAL LAHIR DI DESA

0

jempolindo.id – sebut saja namanya Ulil Albab, pemuda usia 23 tahun ini meski lahir di desa dia punya cita -cita pingin menjadi pemuda yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Baginya desa adalah potensi bangsa yang sudah sepantasnya dipublikasikan dengan segala seluk beluknya.

Seperti yang dilakukannya lewat Relawan Tehnologi Informasi Dan Komunikasi (RTIK). Sejak tahun 2014 dirinya telah bergabung dalam RTIK dan menahkodainya sejak tahun 2017 yang telah di SK kan pusat.

Diakuinya secara umum desa masih belum siap menghadapi tantangan revolusi industri four points O,  seperti yang dicermatinya di desa  Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, desa kelahirannya.

“memang masyarakat desa kami sudah mengenal tehnologi Iinformasi, hanya saja piranti pendukungnya masih belum sama sekali,” akunya.

Justru itulah medan perjuangan yang harus ditempuhnya. Jalan masih panjang,  tetapi pemuda desa ini bertekat bersama 50 awak RTIK Kabupaten Jember untuk terus mengedukasi masyarakat agar terjadi percepatan sadar peradaban high tech.

“kami yakin dengan melakukan percepatan pembangunan desa, kelak Indonesia akan menjadi terdepan dalam peradaban yang berkemajuan,” pungkasnya.  (m1)

 

 

SAATNYA DESA BERBASIS TEHNOLOGI

0

Jember. jempolindo.id – pemanfaatan tehnologi informasi salam penyelenggaraan Management Pemerintahan Desa diakui masih belum diterapkan. Secara Umum, desa di kabupaten Jember sedikit yang sudah memanfaatkannya. Kalaupun ada, masih pada tataran sebagai sarana media informasi belum mengarah pada pelayanan kebutuhan Warga
Jika kita coba searching Goggle beberapa desa sudah memiliki alamat website, seperti desa Tanggul Kulon dan Desa Jubung. Sayangnya website itupun kurang terawat dan terkesan asal membuat. Biasanya alasan klasiknya rendahnya SDM dan kurangnya support anggaran sehingga Malas mengoperasionalkannya dan ujungnya tetap memilih metode konvensional.
Karenanya, di era Revolusi Industri 4.0 yang Presiden Jokowi juga telah mencanangkan roadmap Making Indonesia 4.0 desa seharusnya sudah mulai sadar tehnologi sehingga kehadiran peradaban tidak membuat desa gagap. hal ini sudah ditindak lanjuti oleh kementeriam desa dengan menciptakan System Informasi Desa yang berbasis tehnologi.
Apa Untung nya memggunakan tehnologi informasi?
Keuntungan dari penggunaan tehnologi tentu saja diyakini mampu mempercepat proses pelayanan dan memangkas ongkos yang tidak perlu.
Sistem Layanan mandiri (self service) misalnya, warga yang membutuhkan layanan tinggal memggunakan aplikasi yang tersedia dengan berbekal KTP dan sidik jari yang bersangkutan untuk memvalidasi data. Selanjutnya, warga tinggal menunggu proses berikutnya.
Begitupum dengan format laporan yang menjadi kewajiban pemerintahan dapat dibuat dengan memanfaatkan aplikasi yang akan mempermudah tahapan pengerjaannya. Ini dapat membantu mengatasi masalah rumitnya sistem pelaporan yang harus diselesaikan desa dan itu bisa berdampak pada tahapan pencairan anggaran.
Disamping itu, diera keterbukaan informasi public, Sebagaimana diamanatkan UU, warga masyarakat umum dapat mengakses seluruh informasi tentang desa secara mudah.

Karya Tangan Tembikar

0

Karya Danang Dwi Winardi

%d blogger menyukai ini: