Beranda blog Halaman 54

MANTAN AKTIVIS ITU DILANTIK JADI KADES SEPUTIH

0

jempolindo.id_jember . Solihin, dikenal sebagai aktivis ahirnya dilantik Bupati Jember dr Faida MMR sebagai Kepala Desa Seputih Kecamatan Mayang, Rabu (28/11/2018). Pelatian berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Graha, jam 10 pagi.


Solihin pasangan Erwan Suryanto Kades Seputih sebelumnya yang kesandung masalah penggelapan dan pembelapan. Dia melanjutkan masa Bhakti hingga 2020.

Solihin menperoleh suara terbanyak dalam Pilikades PAW (Rabu, 31/10/2018) melawan Febrianto dan Nurulhadi. (Shp005)

KEDAI CAK SUKRI, WISATA KULINER PANTAI YANG EKSOTIS

0

jempolindo.id _ Jember. Menikmati suasana Pantai Watu Ulo Sumberejo Ambulu jadi beda banget.

Kedai Cak Sukri menyuguhkan wisata kuliner pantai yang ditata apik bersenyawa dengan suasana deburan ombak.

Cita rasa masakannya khas dan menggoda selera. Anda bakal menikmatinya dipinggir pantai Watu Ulo.

Anda puas, harga bukan masalah

########################

Cak Sukri : +6281234821473

########################

 

 

 

KOESWORO : “LIHAT NEGARA ITU LIHAT SAYA”

0

jempolindo.id_Jember. “Lihat  negara lihat saya saja ,” Kalimat pendek penuh makna itu disampaikan Kapolres Jember AKBP Koesworo Wibowo saat ditemui diruang kerjanya baru lalu.


Kalimat yang seakan menjawab ketidak percayaan publik terhadap penegakan hukum yang semakin “tumpul ke atas tajam ke bawah”.

Koesworo menjawab kegamangan publik dengan pendekatan multidimensi. Dia menjamin kepolisian akan tetap berlaku profesional.

Sosok ayah dari tiga anak itu belakangan kian viral. Masyarakat menganggapnya bukan hanya sebagai Kapolres tetapi seperti layaknya  seorang bapak bagi warga Jember.

Hampir tuntas relung relung dinamika warga jember menjadi terayomi dalam sentuhan tangannya.

Beliau senantiasa hadir dalam setiap agenda masyarakat, hampir tidak ada aksi demo yang tanpa kehadirannya. Koesworo lebih suka menemani ditengah kegalauan masyarakat.


Kebersamaan itu dibuktikannya dengan sikapnya yang kooperatif, mengajak bicara keluh kesah warga, lalu mencarikan solusi.


Jika warga harus turun ke jalan, dia akan menemani, mendukung, menyelesaikan masalah, lalu melakukan negosiasi ke semua pihak. Koeworo jadi tidak seperti polisi, lebur bersama ratapan pendemo dan dia seperti laiknya negosiator yang mumpuni.

“sampean duduk duduk manis dulu, sambil menunggu perwakilan yang masuk. Nyanyi nyanyi mungkin,” kata Koesworo dihadapan peserta aksi GTT, senin (26/11/18).

Pantaslah jika kemudian serentak peserta demo mendoakan Koesworo.
“Semoga kelak bapak jadi Kapolri”,
“Semoga kelak bapak jadi kapolda”.
“Semoga bapak kelak jadi Bupati Jember”
Dan banyak doa – doa bertaburan dengan tulus diungkap warga melalui berbagai media.

Tak ada gading yang takretak. Bagaimanapun  beliau tetaplah Manusia. Semoga tetap konsisten dijalur yang benar.
=======================!
AKBP Kusworo Wibowo, SH, SIK, MH (lahir di Surakarta, 06 Februari 1979; umur 39 tahun) adalah Kapolres Jember Kepolisian Daerah Jawa Timur seperti Kombes Pol Sabilul Alif, SH, SIK, MH, setelah sebelumnya Evaluasi Kasubbag Bungkol Spripim Polri.
Dalam kepemimpinannya telah membawa Polres Jember meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari kemenpan RB (2017) [2] dan Suara Rakyat Award dari polling Radio Prosalina dalam kategori instasi yang paling menarik dari kalangan warga selama tahun 2017. ==== ======================

BERJUANG BERSAMA DADOES SOEMARSONO

0

Ir. H. Dadoes Soemarwanto, M.Arch (lahir di Jakarta, 29 Juli 1956; umur 62 tahun) adalah putra dari mantan Kapolda Jawa Timur Pertama,  Soemarsono.Pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan mewakili Jawa Timur.

Ia ditugaskan di Komisi V yang menangani Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, Kementerian Perhubungan Indonesia dan Badan SAR Nasional.

Dadoes Soemarwanto pernah menjadi dosen di Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan pernah menjabat Pembantu Rektor di perguruan itu.

Jabatan Dirut PT. Sumacon dan PT. Sarira Mandiri pernah diembannya tahun 1987-2005.

Dia merupakan alumni Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan Universitas New South Wales Australia.(Adv)

SK GTT, BUPATI TUNGGU REVISI PP No 48/2005

0

jempolindo.id_jember. Perwakilan Aksi GTT Jember yang menggelar aksi di Pemkab Jember, Senin (26/11/18) ditemui Bupati Faida dan Wakil Bupati K Muqid Arief. Nampaknya HARAPAN GTT belum sepenuhnya dikabulkan. Khusus terkait SK, Bupati masih harus menunggu Revisi PP No 48 Tahun 2005.


Sementara, untuk memberikan SK, kepala daerah terkendala pada PP Nomor 48 Tahun 2005 yang melarang pengangkatan guru honorer. Karenanya Bupati Jember belum berani mengambil sikap sebelum ada petunjuk PP yang tegas.

“Bupati masih harus menunggu petunjuk pusat,” Kata Abdul Halil Edyanto Ketua Fron Pembela Honorer Indonesia Korda Jember usai bertemu Bupati Jember.

Kegamangan Bupati Faida barangkali  juga akibat dari perbedaan tafsir antara PP Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dengan PP no 48 tahun 2005. Di PP no 19 yang merupakan turunan dari UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 59 ayat 3 menyebutkan, pemerintah daerah wajib mengisi kekosongan guru demi mempelajari proses mengajar.

Sementara pada PP No 48 tahun 2005 Kepala Daerah dilarang mengangkat Guru honorer. Dalam hal ini  antara Kementerian Pendaya  Gunaan Aparatur Negara (PAN) dan Kementerian Pendidikan Nasional berbeda tafsir, sehingga menyebabkan beberapa kepala daerah, termasuk jember ragu bersikap. Keraguan itu berdampak pada nasib GTT di daerah.

Apapun hasilnya pertemuan terbatas bersama bupati dan wakil bupati Jember dengan perwakilan GTT menurut Halil ada beberapa yang disanggupi, sebagaimana dibacakan Sekretaris FPHI Korda Jember Ilham Wahyudi dihadapan para peserta aksi GTT.

##########

KLARIFIKASI :

MENURUT KETERANGAN KETUA FKHI Korda Jember Abd Halil E Spd , pernyataan yang tertulis dibawah ini pada poin 1 adalah tidak benar. Yang benar,  untuk tuntutan SK GTT Bupati masih akan berkonsultasi ke pusat.

Pernyataan ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan fitnah.  Karena pernyataan ini sudah beredar.

#############
Alhamdulillah … hasil tadi dengan bupati, dalam waktu satu minggu / lebih dari tanggal 1 desember 2018 adalah :
1. SP akan diganti dan dikeluarkan SK Bupati 2018
2.Kisaran gaji minimal 1,4 juta
3.pendataan gtt ptt tidak lagi hanya oleh dinas, tp juga dibantu oleh asosiasi gtt dan ptt
4.penonaktifan pendata sp kemaren, dalam hal ini yaitu pak deny dan pak gozali selaku kepala dinas pendidikan.
Itu semua janji bupati sampai 1 desember 2018
#######################


“Jika sampai tanggal 1 desember janji itu tak terpenuhi maka saya mohon kepada kawan kawan untuk turun kejalan,” tandasnya. (#)

PERKEBUNAN, SARANG PERBUDAKAN MODERN

0

jempolindo.id _jember. Miris, di era yang katanya sudah merdeka masih didapati praktik perbudakan modern. Ironinya lagi didapati di lingkungan perusahaan perkebunan BUMN, seperti yang dialami 12 orang pekerja lepas di PTPN 12 Kebun Banjarsari Jember.


Misran (60 th), menuturkan ke dua belas rekannya itu telah mengabdi di PTPN XII selama lebih dari 30 tahun, mereka diberhentikan tanpa surat pemberhentian, karena alasan sudah 65 tahun.

Selama bekerja, mereka menerima upah sebesar Rp 42 ribu perhari, dengan 26 hari kerja, atau setara dengan Rp 1.092.000 per bulan, dibayar per tengah bulanan. Jumlah itu jauh dibawah ketentuan UMK Jember.

“Saat rapat resmi, saya sudah mempertanyakan kebijakan kebun. Jawabnya bukan dipensiunkan tetapi mengundurkan diri. Saya kurang paham apa yang disebut kebun dengan kalimat itu, ” kata Misran.

Menurut Tokoh Perburuhan  ini, PTPN XIi telah dengan sengaja melanggar UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pasal 51 ayat 1, pasal 63,  tentang hubungan kerjasama buruh dan pengusaha.

Setiap hari kerja hanya berlaku absen. Ketentuan ini lazim berlaku bagi semua buruh.

Perusahaan juga tidak membayar Pesangon sebagaimana ketentuan UU No. 13 th 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 156 (1), (2), ke dua belas buruh yang diberhentikan hanya mendapat tali asih berupa sarung, baju dan kopiah.


“Seharusnya mereka mendapat pesangon sepuluh kali upah, itu sekurang kurang nya,” tegas Misran.

Misran melihat bahwa perusahaan tidak punya kemauan baik untuk menjalankan amanat Hubungan Industrial Pancasila, dengan mensiasati peraturan untuk kepentingan sepihak. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan para pekerja untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

“Jika jalan musyawarah kekeluargaan menemukan jalan buntu, kami siap menempuh jalur hukum,” tandasnya. (#)

GTT JEMBER BUTUH SK BUPATI, BUKAN SP

0

jempolindo.id _ Jember. “Apapun bentuk perjuangannya khusus Jember memang perlu perjuangan yg lebih, harusnya SP (Surat Penugasan) dirubah menjadi SK (Surat Keputusan) karena salah satu arah menuju GTT lebih sejahtera adalah mendapatkan Tunjangan Profesi yg prasyaratnya harus ber-SK Bupati (dapat mengikuti PPG) . ” Pernyataan itu disampaikan Abdul Halil Edyanto Spd, ketua FKHK2I dalam sebuah wawancara bersama jempolindo.id.

Jumlah GTT kabupaten Jember yang  dapat SP sebanyak 5001 Orang, yang belum dapat, setingkat  sarjana Sebanyak 1.200 Orang. Setingkat D2 dan SMA sekitar 800 orang.

Usai Kongres GTT ternyata masih menyisakan banyak masalah. SP yang menurut Bupati Faida merupakan penegasan status GTT sebagai honorer daerah, ternyata honornya masih harus dibayar oleh lembaga sekolah tempat mengajar. Sementara, lembaga sekolahnya juga mengalami kesulitan.

“kongres hanya sepihak, tidak ada tanya jawab, sehingga  masalah GTT tidak tersampaikan utuh,” sesal Halil.

Kebijakan Pemerintah Daerah mengalihkan BPJS mandiri menjadi BPJS yang katanya diambil alih  pemkab, malah menimbulkan masalah baru.

Banyak GTT yang menderita kerugian harus membayar biaya pengobatan sendiri, tanpa BPJS, karena menurut Halil pemkab belum membayar klaim BPJS milik GTT.

“Siapa yang bilang GTT sudah sejahtera, banyak orang yang menderita, bahkan sudah banyak yang meninggal, karena sudah  dimutasi jauh malah  tidak dapat honor” kata Halil.

Halil mencatat ada   6 (enam) orang GTT yang istrimya minta cerai, gara gara sudah tidak kuat lagi menanggung beban. Ada juga  yang sudah memgundurkan diri.

Halil sudah berusaha menyampaikan  melalui berbagai saluran, termasuk dinas pendidikan, tetapi tidak mendapatkan jawaban pasti. Para pejabat Dinas Pendidikan itu, kata Halil mengaku bahwa kebijakan itu hak Bupati.

“Seolah semuanya takut untuk membantu mencarikan solusi GTT,” kata Halil kesal.

Menyikapi masalah GTT itu, sekali lagi sekitar 2500 orang GTT akan menggelar aksi pada senin (25/11/18).

“Jika kami gak digubris, maka kami berencana menyampaikan aapirasi kepada Gubernur Jatim Terpilih (redaksi: Kholifah Indar Parawansa).” Tegasnya. (#)

==================================
Honor GTT:
Zona A: masa kerja 2 – 5 thn rp.500.000
Zona B: masa kerjs 6 – 10 thn rp.600.000
Zona C: masa kerja 11 – 15 thn rp.700.000
Zona D: masa kerja 16 – 20 thn rp.800.000
Zona E: masa kerja 21 – 25 thn rp. 900.000
Zona F: masa kerja 26 – 30 thn rp. 1.000.000
Zona terakhir cuma 1 orang dengan
masa kerja 30 tahun Rp. 1.400.000
==================================

MEMBANGUN DESA BERBASIS TEHNOLOGI INFORMASI

0

FAIDA : ” TUGAS BUPATI SEJATINYA KEPALA MARKETING KABUPATEN JEMBER”

0

jempolindo.id _ Jember. “Jangan berkecil hati Bupati akan kawal produk produk lokal kabupaten Jember, karena sejatinya Tugas Bupati Sejatinya adalah Kepala Marketing Kabupaten Jember” pernyataan itu disampaikan Bupati Jember dr Faida MMR Saat Kongres Nelayan yang telah berlangsung di Lapangan Kecamatan Puger, Sabtu (24/11/18).


Faida berjanji akan terus mendorong tumbuhnya UMKM sebagai sektor penguat perekonomian nelayan, terutama ketika Nelayan paceklik. Dirinya meminta agar toko modern juga bersedia ikut memasarkan dan mendistribusikan produk UMKM minimal 30 persen.

Pemkab Jember dibawah kepemimpinannya, kata Faida, berkomitmen menfasilitasi masyarakat nelayan untuk lebih maju. Pemerintah akan hadir saat musim paceklik ikan, hadir dalam kehidupan Nelayan dengan mendorong usaha bagi nelayan dalam bentuk pelatihan budidaya ikan dan pengolahan produk berbahan dasar ikan.

Nelayan kurang mampu tak luput dari perhatiannya. Pemkab Jember juga memberikan bantuan pangan berupa Raskin dan Rastra bagi keluarga nelayan yang kehidupannya tergolong kurang mampu. Bupati Jember juga telah memberikan Beasiswa bagi anak-anak nelayan untuk menjamin tidak ada lagi warga Jember yang putus sekolah.

Melalui kongres nelayan yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudji astuti, Pemkab Jember akan terus berusaha mendorong pengembangan wisata bahari yang berdampak tumbuhnya ekonomi kreatif dan UMKM disekitar wilayah pantai, seperti kuliner berbahan dasar ikan, pengembangan ekowoisata Ex. Teluk Love dan Pantai Pancer, serta menjadikan kuliner Sop kepala Ikan Pantai Pancer sebagai ikon kuliner laut di Kabupaten Jember. (#)

KEHADIRAN SUSI WUJUDKAN NAWACITA DI PUGER

0

Jember.fun _ Jember.  Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti ditengah Kongres Nelayan Puger, Sabtu (24/11/18) merupakan perwujudan Komitmen Presiden Djoko Widodo untuk meningkatkan dan memperkuat masyarakat pesisir tertuang dalam Nawa Cita.
Dihadapan 4.460 Nelayan, Susi Menyampaikan komitmen pemerintah dalam upaya memperkuat masyarakat dalam membangun infrastruktur yang terintegrasi dengan Cold Storage (ICS) yang berada di Pancer Desa Puger Kulon Kecamatan Puger. Pembangunan ICS menggunakan Anggaran APBN sebesar Rp 15 milyar.
Pembangunan ICS diharapkan berguna sebagai Lumbung ikan. ICS diharapkan mampu menjaga kestabilan harga dan suplai ikan, di saat panen dan disaat paceklik. Kedepan, nelayan di kabupaten Jember tidak lagi menjual ikan tangkapannya secara langsung kepada pecalang (Juragan darat). Pemerintah pusat berharap ICS mampu menumbuhkan usaha perikanan di berbagai ICS dengan pola kemitraan.
Susi juga menyampaikan rencana tahun 2019 juga akan dibangun tiga dermaga diwilayah Puger, Pantai Payangan (Ambulu), dan Pantai Getem, yang didanai APBN. Kabupaten Jember sudah memproklamirkannya sebagai kawasan pantai yang langsung berhubungan dengan nuansa Internasional.
Susi juga menghalangi agar bisa menggunakan lingkungan dengan cara ramah lingkungan. Potensi kelautan tidak rusak oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
“saya ini kan sedang tausiyah, bukan soal alquran dan hadist tapi masalah kelautan. Sik toh ….. Bernyanyi yang penting bentuk kerukunan adat, bagi yang ingin ganti alat yang lebih lama dengan lingkungan, sampaikan kepada Bupati, laporkan sama KKP nanti saya ganti, “tegasnya. (#)

%d blogger menyukai ini: