Jakarta, Jempolindo.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih ditemukan adanya intervensi dari aparat pemerintah ikut mengatur-atur prosesnya. Bahkan dikhawatirkan, aksi-aksi intervensi dari birokrasi pemerintah dan aparat berpotensi memicu keributan yang akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Pendapat itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli , di Jakarta, Senin (16/9) menanggapi berbagai isu negatif yang berkembang di seputar pelaksanaan Pilkada mendatang.
“Pilkada harus dibiarkan berjalan dengan alamiah, agar terjadi kontestasi yang sehat diantara kandidat. Biarkan rakyat memilih sesuai kehendak mereka,” kata Fathorrahman Fadli.
Menurut Fathorrahman Fadli, Pilkada adalah mekanisme seleksi para calon pemimpin daerah yang kelak akan bertugas memajukan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, lanjut pria yang juga penulis Memoar Politik Tokoh-Tokoh Nasional itu, jangan sampai rakyat memilih sosok yang tidak tepat dan bermasalah.
Ia juga mengimbau agar kelompok politik yang tergabung dalam KIM Plus tidak memaksakan kehendak terlalu jauh.”Misalnya ada tokoh yang bagus, namun mereka halangi demgan berbagai cara agar tidak jadi. Biarkan demokrasi lokal itu tumbuh dan berkembang secara sehat,” pintanya.
Fathorrahman Fadli menambahkan, Pilkada merupakan saringan politik yang seharusnya terbebas dari intimidasi, dengan demikian akan lahir para pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Pemimpin yang baik akan melindungi dan bekerja sescata sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama seluruh rakyat.
“KPU sebagai badan penyelenggara pemilihan kepala daerah harus didorong agar tetap bersikap profesional dan independen. Hal ini penting dalam menjaga demokrasi,” jelasnya. (#)
