Pansus Covid19 DPRD Jember Cecar Mantan Pejabat Atas Raibnya 107 M

  • Bagikan
Pansus Covid19 DPRD Jember
Keterangan Foto : Wakil Ketua Pansus19 DPRD Jember Mufid

JEMBER – JEMPOL – Pansus Covid19 DPRD Jember, mempertanyakan ketidak jelasan Anggaran Covid 19 senilai 107 M Tahun 2020, dari total anggaran 479 M, yang Ketua Satgas Covid 19 Kabupaten Jember tidak bisa mempertanggung jawabkannya. Untuk mendapatkan kejelasan alur anggaran itu, maka Pansus Covid 19 DPRD Jember mengundang OPD Pemkab Jember. Selasa (15 Juni 2021).

Berpijak dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, menurut Wakil Ketua Pansus Covid19 DPRD Mufid, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP)  menjelaskan bahwa jawaban dari  Dinas Sosial, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Mantan Kepala BPKAD Jember Penny Arta Media, Mantan Kabag Umum Danang Andre Asmara, Plt Kepala BPBD Kab Jember Mohammad Jamil, bersifat normative,  mereka hanya memberikan keterangan  sudah membuat  Laporan Pertanggung jawabannya.

“Hanya saja, mengapa BPKAD saat itu (Yuliana Harimurti) tidak mau bertanda tangan, padahal inspektorat sudah melakukan review dua kali, dan ketika disampaikan ke BPK malah menjadi catatan,” paparnya.

Pansus COVID19 DPRD Jember Bakal Panggil Yuliana

Karenanya, Pansus COVID19 DPRD Jember, kata Mufid yang bertindak sebagai pimpinan sidang, akan memanggil Yuliana Harimurti, sebagai orang yang menjabat Kepala BPKAD Jember kala itu, untuk mempertanyakan alasannya tidak berkenan tanda tangan.

Atas penjelasan Danang Andre Asmara, saat menjabat selaku Kabag Umum Setdakab Jember, yang menerangkan  bahwa dirinya hanya bisa mempertanggung jawabkan anggaran 50 Milyar dibagian umum, menurut Mufid, pihak Pansus 19 DPRD Jember tetap mempertanyakan sejumlah anggaran itu, yang masih menjadi catatan BPK

“Ya kami akan tetap memanggil, Bu Yuli untuk mendapatkan kejelasan tentang anggaran itu, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Sedangkan Anggota Pansus Covid 19 DPRD Jember Agusta Jaka Purwana, merasa tidak puas dengan jawaban para mantan pejabat era mantan Bupati Jember Faida MMR, atas perencanaan penggunaan anggaran covid 19 sebesar  479 M, yang menurutnya patut dipertanyakan.

“Kalaupun memberlanjakan untuk sarana dan prasarana, kok kualitasnya gak bagus,” keluhnya.

Kekesalan Politisi Demokrat itu, memuncak saat para pejabat yang bertanggung jawab hanya menjawab secara gamblang, terkait dengan pertanggung jawaban anggaran.

“Ya jelaslah, sepertinya ada yang sengaja ditutup-tutupi,” sergahnya.

Tanggung Jawab Bupati Jember dr Faida MMR

Sedangkan, Plt Kepala BPBD kabupaten Jember M Jamil, saat ditanya wartawwan menjelaskan, Anggaran untuk penanganan Covid-19 2020 bersumber dari BTT (Biaya Tidak Terduga), karena memang merupakan refochusing dari anggaran yang sebelumnya belum ada.

“Anggaran  untuk Pandemi ini,  Kabupaten jember cukup besar, itu berada di lembaga BPKAD, sehingga itu menjadi kewenangan bupati untuk menetapkan kuasa pengguna anggarannya,” jelasnya.

Sementaran Mantan Bupati Faida, menunjuk Satuki, saat itu menjabat sebagai plt. Kepala BPBD, sekaligus sebagai Sekretaris Satgas Covid 19, Untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan penanganan Covid-19 (tahun anggaran) 2020, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) itu bersifat pribadi.

“Jadi,  sifatnya bukan  karena jabatannya sebagai  plt kepala BPBD, melainkan karena penunjukkannya oleh bupati. Saat itu bapak Satuki, berlaku secara pribadi. Karena anggarannya bersumber dari BTT, maka otomatis berakhir pada 31 Desember 2021. Sejak tanggal 1 bukan BPBD sebagai penanggung jawabnya, tetapi tanggung jawab pejabat yang ditunjuk sebagai KPA,” paparnya.

Ketika anggaran berakhir pada tanggal  31 Desember 2020, kata Jamil, tidak berlanjut pada tahun 2021. Karena pada tanggal  1 Januari sampai 13 Maret 2021, Kabupaten Jember belum punya APBD.

“Maka pembiayaan selanjutnya  bersumber dari anggaran kas mendahului dari APBD,” imbuhnya.(wildan).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *