BPK Memberikan Opini Tidak Wajar, Atas LKPD Jember TA ‘2020

  • Bagikan
BPK Memberikan Opini Tidak Wajar
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, didampingi Kepala Subauditorat Jatim IV Budi Cahyono, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi dan Bupati Jember Hendy Siswanto, didampingi Wakil Bupati Jember KH Muh. Balya Firjaun Barlaman serta pejabat Pemerintah Kabupaten Jember lainnya

JEMBER  – JEMPOL – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, memberikan Opini Tidak Wajar (OTW) atas Laporang Keuangan Pemda Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.Kabar buruk itu diketahui, usai BPK Jawa Timur, menyerahkan Laporan Hasil  Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020, kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember,  bertempat di Kantor BPK Jawa Timur.  Senin (31 Mei 2021)

BPK Memberikan Opini Tidak Wajar
BPK Memberikan Opini Tidak Wajar

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono, didampingi  Kepala Subauditorat Jatim IV Budi Cahyono, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi dan Bupati Jember Hendy Siswanto, didampingi Wakil Bupati Jember KH  Muh. Balya Firjaun Barlaman serta pejabat Pemerintah Kabupaten Jember lainnya.

“BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, terutama terkait dengan penganggaran,” kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur.

BPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Jember, tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima,

Kurangnya Komunikasi Audit Bersama BPK

Menanggapi predikat yang diterima Kabupaten Jember, Bupati Jember Ir Hendy Siswanto menyatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk menjawab LHP BPK, dalam rentang waktu seperti amanat undang – undang.

“Ya tentu yang kita terima ini tidak baik, kemarin tahun 2019, menerima predikat disclaimer,  kini mendapat opini tidak wajar, kedua-duanya sama-sama tidak baik, dan tentu ini merupakan pemicu kami, bersama  Gus Firjaun (Wakil Bupati Jember), agar mendapatkan opini yang lebih baik kedepannya,” jelasnya.

Menurut Bupati Hendy, permasalahan predikat BPK, bukan hanya masalah opini, melainkan juga berkaitan dengan kerugian masyarakat Jember.

“Masyarakat Jember jangan sampai dirugikan,akibat cara pengelolaan keuangan di birokrasi kita kuranga baik, dan kami tentunya, bersama teman-teman pemkab Jember, akan melakukan perbaikan menyeluruh dan cepat,” tandasnya.

Untuk itu, Bupati Hendy tetap berharap bantuan, dari BPK. Karena di BPK sebenarnya ada komunikasi audit yang bisa diminta sewaktu-waktu.

“Kalau kita gak paham, kurang mengerti bisa langsung bertanya, bisa meminta BPK untuk hadir ke jember, untuk berkonsultasi, di tahun anggaran yang sama. Bukan di tahun anggaran setelahnya, tidak bisa seperti itu,” ujarnya.

BPK Memberikan Opini Tidak Wajar,  Kabar Buruk Buat Jember 

Pada saat bersamaan, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, sesuai dengan semangat akselerasi  Bupati Hendy  dan Wakil Bupati Jember KH M Firjaun Barlaman, tentunya harus berbanding lurus dengan tata kelola keuangan.

“Hari ini, kita menerima predikat tidak wajar, ini tentu kabar buruk untuk kabupaten Jember, karenanya DPRD berharap, ini opini yang terahir, kedepan Jember harus WTP,” ujarnya.

Karena, kalau tidak mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menurut Itqon, masyarakat Jember yang akan menjadi korban.

“Contohnya, jika tidak mendapatkan WTP maka  Jember tidak akan mendapatkan Dana Insentip Daerah (DID), padahal jumlahnya puluhan milyar, itu kan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Jember,” jelasnya.

Untuk itu, Itqon bermohon kepada Bupati Jember, untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola keuagan pada tahun anggaran 2020, agar LHP BPK tahun 2021 bisa mendapatkan predikat  WTP.

“Sesuai dengan fungsi DPRD, kami akan melakukan pengawasan, tadi saat saya diberi kesempatan, saya sudah sampaikan permohonan kepada BPK, agar berkenan memberikan pendampingan dan penanganan khusus untuk kabupaten Jember,” ujarnya.

Pendampingan itu, menurut Itqon dibutuhkan, utamanya untuk deteksi dini, upaya preventif atau pencegahan, sehingga ketika ada kesalahan mohon segera bisa diperbaiki, agar bisa mendapatkan WTP.

“Saya bersama bupati siap mewujudkan cita-cita itu,” tekadnya

Dasar Predikat OTW

Pemeriksaan atas LKPD, bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah dengan berdasar pada empat kriteria, yaitu:

(a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

(b) kecukupan pengungkapan;

(c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(d) efektivitas Sistem pengendalian internal.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Jember TA 2020, BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW). Adapun hal-hal yang bersifat material sehingga menyebabkan LKPD Kabupaten Jember tidak disajikan secara wajar, yaitu:

  1. Tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.
  2. Jumlah penyajian Belanja Pegawai sebesar Rp1.302,44 miliar serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada Laporan Operasional. Akibatnya, Belanja Pegawai disajikan lebih rendah sedangkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp202,78 miliar.
  3. Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp68,80 miliar dari angka Rp1.302,44 miliar yang disajikan dalam Belanja Pegawai, yang tidak menggambarkan substansi Belanja Pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.
  4. Dari jumlah Rp126,08 miliar yang disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.
  6. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai Beban Persediaan.
  7. Pada penyajian nilai perolehan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Aset Tetap – Jalan, Irigasi,dan Jaringan masing-masing sebesar Rp3.470,53 miliar, Rp2.007,36 miliar, dan Rp141,46 miliar, terdapat Aset Tetap –Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya sehingga mempengaruhi akurasi perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan.

Apabila Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan akan berbeda secara signifikan.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Jember sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih transparan dan akuntabel. (*)

Sumber berita :Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *