Bupati Hendy Ajak Semua Camat Perankan RT/RW  Turunkan Angka Stunting dan Angka Kemiskinan

  • Bagikan
jember
Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember KH MB Firjaun Barlaman,saat mendengar paparan 31 Camat se kabupaten Jember di Aula Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember. Rabu (05/05/2021)

JEMBER – JEMPOL – Fokus program Pemkab Jember, turunkan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, karenanya Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto, mengajak semua Camat di Kabupaten  untuk mengoptimalkan peranan pemerintahan desa, sampai RT dan RW. Hal itu dikatakan Bupati Hendy didampingin Wakil Bupati  Jember KH. MB. Firjaun Barlaman, saat menerima pemaparan camat dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, di Aula Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (05/05/2021).

Seperti pernah diungkapkan Bupati Hendy, Tiga persoalan krusial di Jember, Jawa Timur, adalah tingginya kematian ibu saat melahirkan, angka kematian bayi, dan gizi buruk (stunting). Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama untuk jumlah kematian ibu dan bayi di Jawa Timur pada tahun 2020.

Terdapat 61 kasus kematian ibu saat melahirkan dan 324 kasus kematian bayi di Jember. Sementara itu, prevalensi stunting atau gizi buruk di Kabupaten Jember pada 2019 adalah 37,94. Jember berada di peringkat ketiga prevalensi stunting tertinggi di Jawa Timur.

Peringkat pertama adalah Kabupaten Probolinggo dengan prevalensi 54,75 dan Kabupaten Trenggalek dengan prevalensi 39,88.

“Jika masalah serius itu tidak segera ditanggulangi, maka akan berdampak pada kemandegan pembangunan ekonomi, para investor juga enggan datang, karena Jember terus tercitrakan buruk,” kata Bupati Hendy.

Karenanya RT dan RW memegang peranan penting, sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan masalah krusial di Kabupaten Jember. Termasuk juga, mengantiipasi keamanan, berkembangnya isu radikalisme dan terorisme.

Disamping itu, Bupati Hendy dalam arahannya menyampaikan,  supaya para camat agar selalu mengedepankan asas kehati-hatian dalam menggunakan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan BPS :

Sedangakan menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, jumlah penduduk miskin  pada 2020 naik sebesar 0,84 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Jember Emil Wahyudiono, jika dibandingkan dengan 2019, tercatat persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebesar 9,25 persen dan tahun 2020 naik menjadi 10,09 persen.

“Secara absolut, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini pada tahun 2019 sebanyak 226,57 ribu jiwa dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 247,99 ribu jiwa,” katanya.

Pada periode 2019 sampai dengan tahun 2020, lanjut dia, ketentuan garis kemiskinan Kabupaten Jember naik Rp 25.610 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 7,54 persen, yaitu dari Rp339.685 per kapita per bulan pada tahun 2019 menjadi Rp. 365.295 per kapita per bulan pada tahun 2020.

Menurutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,20 poin menjadi 1,42 dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,22.

Emil menjelaskan,  indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

“Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,07 poin atau naik menjadi 0,31 pada tahun 2020,” tuturnya.

Emil mengatakan Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, sehingga semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

“Kenaikan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin juga semakin melebar,” katanya.

Menurutnya, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun yang perlu diperhatikan menyangkut seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin.

“Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach),” ujarnya. (wildan)

  • Bagikan