banner 728x250

Aliansi Masyarakat Jember Desak DPRD Jember Tolak KUA PPAS

  • Bagikan
banner 468x60

Jember_ Jempolindo.id _ Sejumlah elemen pegiat sosial yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember mendesak    DPRD Kabupaten Jember untuk menolak KUA ( Kebijakan umum anggaran)
PPAS  (Prioritas dan plafon anggaran sementara). Desakan itu disampaikan saat gelar hiring di ruang Banmus  DPRD Jember, Jumat (15/11/19).

Aliansi Masyarakat Jember menilai KUA PPAS  yang disampaikan Pemkab Jember sebagai dasar penyusuan APBD tahun 2020, masih  belum mencerminkan harapan masyarakat Jember.

banner 336x280

Terlebih, menurut Ketua Ansor Jember Ayub Junaedi SOTK pemkab Jember  juga bermasalah, maka jika dipaksakan KUA PPAS diterima akan berdampak pada implementasi APBD.

“Jika Perbup yang lama tetap dipakai maka itu tidak bisa digunakan sebab telah kadaluarsa,” kata Ayub.

Terkait SOTK Kabupaten Jember dinilai Ayub masih tumpang tindih, karenanya Ayub berharap DPRD Jember segera berkonsultasi dengan DPRD Propinsi Jawa Timur.

Ketua LSM Format  Kustiono Musri mendukung pendapat Ayub, agar  KUA PPAS  didalami, sebab masih belum jelas ketentuannya.

“Karenanya sebelum ada kejelasan, saya berharap kepada DPRD Kabupaten Jember untuk tidak melakukan Pengesahan KUA PPAS,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan itu Wakil Ketua DPRD Jember   Ahmad Halim S.Sos menyatakan DPRD Jember masih menunda  Perumusan KUA PPAS yang rencannya akan di bahas hari ini, Jum’at (15/11).

“Kami butuh waktu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak. Kami juga  butuh Tim Ahli untuk membantu  dalam penerbitan Undang-undang,” ungkap Halim

Anggota DPRD Jember lainnya Drs Dhafir Syah bersepakat menunda
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember tentang KUA PPAS.

“Dengan menunda   kami akan melakukan peninjauan kembali terhadap KUA PPAS di Jember,” katanya.

Menyikapi tuntutan itu, Ketua DPRD Jember  M Itqon Syauqi S.Th.I mengaku merasa terbantu dengan masukan  Aliansi Masyarakat Jember yang telah peduli terhadap nasib Kabupaten Jember.

“Kami akan mempertimbangkan terkait Pengusulan KUA PPAS oleh Bupati Jember dan akan menindak lanjuti terkait SOTK yang masih tumpang tindih,” pungkasnya. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *