Tongkat komando Bupati, Kepemimpinan Totaliter, dan Hancurnya Layanan Publik

0
Faida totaliter

Jember – Jempolindo.id – Nitizen ribut soal Bupat Jember dr Faida MMR yang perilakunya makin aneh. Semula sekedar menunjukkan ketegasan pemimpin, lalu bergeser ke arah kepemimpinan totaliter.

Penampilan Faida saat melantik 148 Kepala Desa dari 161 Kades terpilih sambil membawa tongkat komando disoroti Nitizen, yang menilai Faida mulai bergeser menjadi meliteristik.

Apa yang salah dengan tongkat komando ? . Bupati membawa tongkat komando sebenarnya diatur dalam Permendagri No 17 Tahun 2019. Aturan baru yang mengatur tentang penggunaan atribut ASN dan Satpol PP.

Entah Permendagri itu sudah diperbupkan atau belum ?

Pada penggunaan atribut satpol PP tersebut tongkat komando. Bupati dibenarkan menggunakan  tongkat Komando sebagai pimpinan Satpol pp, saat upacara, dan kegiatan yang berhubungan dengan satpol PP.

Sebagai pejabat sipil tentu aneh saat Bupati menggunakan Tongkat Komando pada semua kegiatan, apalagi tak berhubungan langsung dengan kegiatan Satpol PP.

Kesannya jadi imitatif lembaga meliter. Publik berpendapat, Bupati Jember terkesan totaliter, semakin menegaskan asumsi yang terbangun selama ini bahwa Bupati Jember dengan sengaja menerapkan  kepimimpin yang sentralistik.

Kewenangam OPD sepenuhnya diambil alih Bupati yang seharusnya membagi  habis tugas kepada OPD sebagai dinas tehnis.

Birokrasi berubah menjadi sentralistik, dengan mengabaikan partisipatoris ASN, yang ahirnya hanya berperan seperti robot menunggu tombol perintah Bupati.

Dampak dari gaya kepemimpinan Faida selama 4 tahun terahir berpengaruh besar terhadap layanan publik. Faida hampir tak peduli adanya layanan publik yang berantakan.

Keluhan layanan KTP, KK, Akta Kelahiran dan layanan publik penting lainnya diabaikan Faida dengan membangun opini seolah Birokrasi Pemkab Jember buruk.

Tatanan birokrasi yang kian berantakan, ditunjukkan dengan tata kelola OPD yang dimanajemeni  semaunya, bahkan berani menabrak aturan. Banyaknya Pejabat yang d Plt kan, adanya satu orang pejabat yang menduduki jabatan hingga rangkap 3, adalah fakta keanehan tata kelola birokrasi yang tak lazim.

Teguran Pemerintah Pusat pun tak digubrisnya, seolah Faida menjadi Bupati yang sama sekali terlepas dari pemerintahan Indonesia.

Salah satu bentuk teguran terkini adalah Jember tidak mendapatkan jatah quota penerimaan CPNS. Terlebih kabarnya kenaikan pangkat ASN juga terhambat. Menurut informasi sangsi itu terjadi karena Jember belum memenuhi ketentuan yang harusnya diselesaikan.

Masih banyak catatan merah pemerimtahan kabupaten Jember di bawah kepemimpin Faida yang mulai menunjukkan warnanya dengan mengembangkan kepemimpinan totaliter.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini