banner 728x250

Amdal PT MPOIN Diduga Bermasalah

  • Bagikan
banner 468x60

Jempolindo.id – Jember. PHK sepihak 22 buruh anggota Basis Sarbumusi PT MPOIN berbuntut panjang. Diduga keras ijin AMDAL dan penanganan Sampah Industri PT MPOIN bermasalah. Hal itu disampaikan Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk saat mendampingi Komisi C DPRD Jember sidak ke Gudang PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) di Jalan Wolter Monginsidi 699 dusun Langsepan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Jember. Jum’at (11/7/19).

Umar Faruk
Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk saat sidak di PT MPOIN

Baca juga : PHK Sepihak PT BIS (MPOIN) didemo Sarbumusi

banner 336x280

“Kami menduga ijin AMDAL dan penanganan sampah industri PT MPOIN bermasalah. Sepertinya tidak ada tanda tangan masyarakat,” kata Faruk.

Faruk yang mengaku mengantongi bukti bukti menyatakan proses perijinan PT MPOIN hanya ditanda tangani pimpinan Proyek Handoko.

“Ijinnya semula hanya pergudangan, tempat menimbun barang. Sekarang berubah menjadi tempat produksi,” ungkap Faruk.

Selain itu, Faruk juga menyatakan telah berkirim surat kepada Kementrian Hukum dan Ham terkait dugaan penyalahgunaan label SNI.

“Saya punya fotokopinya, yang di SNI kan hanya tiga merk,” tegas Faruk.

Acuh Terhadap Masyarakat Sekitar

Pernyataan pejuang buruh itu dipertegas Warga Masyarakat Abdul Haris yang membenarkan bahwa masyarakat tidak pernah diminta tanda tangan pendirian industri oleh PT MPOIN.

Disamping itu, menurut Adbul Haris PT MPOIN juga dinilai kurang peduli terhadap masyarakat sekitar.

“Kalau kami minta sumbangan untuk kegiatan masyarakat paling hanya diberi 50 puluh ribu  itupun caranya berbelit – belit,” keluh Abdul Haris.

Tak Kooperatif

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono Akbar menyatakan pengawasan tenaga kerja PT MPOIN lemah dan tidak peduli terhadap keselamatan dan perlindungan para pekerja.

Siswono Akbar
Ketua Komisi C DPRD Jember saat sidak ke Gudang PT MPOIN Jember

“Perusahaan tidak mengikut sertakan pekerja sebagai peserta BPJS, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja saat mengoperasikan mesin, para pekerja harus membiayai sendiri,” keluh Siswono.

Legislator Partai Gerindra itu juga menyayangkan sikap perusahaan tidak kooperatif dalam menangani konflik, Komisi C DPRD Jember hanya ditemui staf perusahaan yang tidak memahami persoalan.

“Harusnya pak Paulus menjumpai kami, atau setidaknya mewakilkan kepada yang memahami persoalan. Jika tidak bisa bekerjasama dengan baik,.maka bukan tak mungkin ijinnya dicabut,” tandasnya. (Arul)

Klik vidio berikut :

 

 

 

 

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *