Gaji Besar ASN Gagasan Paslon 02 adalah Gagasan Yang Rapuh

    0

    Oleh : Budi Harianto, SH (*

    Gagasan gaji besar bagi ASN yang disampaikan Pasangan Capres Cawapres Prabowo – Sandi saat Debat Capres-cawapres sesi pertama yang dilaksanakan Kamis (17/1/18), merupakan gagasan yang rapuh.

    Prabowo membangun asumsi bahwa penanganan Korupsi dapat dilakukan dengan menaikkan Gaji Pejabat pemerintah. Argumen yang dibangun bahwa dengan Gaji besar, pejabat dapat terhindar dari perbuatan korupsi merupakan argumen yang lemah dan mudah terbantahkan.

    Faktanya, banyak contoh kasus korupsi justru dilakukan oleh pejabat yang pendapatannya diatas 8 juta. Sebut saja beberapa kasus korupsi yang dialami :

    1. Aqil Muchtar ( mantan ketua Mahkamah Konstitusi)
    2. Gayus Tambunan (pegawai pajak)
    3. Anggelina Sondakh (anggota DPR RI)
    4. Zumi Zola ( gubernur Jambi)
    5. Setya Novanto ( ketua DPR RI)

    Mereka adalah yang pendapatannya diatas 20 juta per bulan.

    Karenanya gagasan memberikan gaji besar bukanlah solusi bagi penanggulangan maraknya korupsi di kalangan pejabat. Gagasan itu malah akan menambah beban baru bagi keuangan negara.

    Prabowo tidak menyentuh substansi masalah laten korupsi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan gaji besar bagi pejabat.

    Prabowo barangkali lupa bahwa persoalan mendasar munculnya korupsi adalah masalah mentalitas pejabat.

    Maka solusi seharusnya adalah :

    1. Rekruetmen ASN yang transparan dan bebas KKN
    2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
    3. Tata kelola birokrasi yang akuntable dan berintregritas
    4. Law enforcement dalam penanganan korupsi
    5. Membangun lembaga penanganan korupsi yang mandiri, seperti Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK lembaga KPK, sebagai lembaga yang kuat bebas dari intervensi dari pihak manapun.
    6. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyidik atau pegawai KPK sehingga dalam melakukan tugasnya tidak dihantui rasa takut mengalami seperti apa yang terjadi pada novel Baswedan, ataupun teror yang dialami Agus Rahardjo .

    Poin tersebut yang seharusnya dikemukakan sebagai upaya perbaikan penanganan korupsi.

    Bukan gagasan yang hanya bermotif ingin mendapatkan simpati ASN agar memilih dirinya.

    Debat kali ini Prabowo gagal membangun dan mempertahankan idemya untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

    (* Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini