Pesimisme Atas Penegakan Hukum dan HAM kepada kedua pasangan Calon 01 dan 02

0

jempolindo.id. Diskusi ILC TV one, Rabu (15/1/19) seperti biasanya mempertentangkan thesa dan antithesa lalu berahir dengan sintesa.

Kali ini tema yang diangkat soal menduga Tema Debat Capres yang bakal digelar KPU, Kamis (17/1/19) tentang penegakan hukum dan HAM tampaknya justru berujung pada pupusnya harapan bahwa kedua pasangan capres cawapres 01 dan 02 tidak akan memberikan kepuasan apapun atas penegakan hukum di Indonesia.

Dalam diskusi ILC, kedua kubu 01 dan 02 hanya berputar putar pada persoalan pembelaan atas paslon yang didukungnya dan menyudutkan lawannya. Sama sekali tidak memberikan gambaran bahwa siapapun yang terpilih kelak akan menampilkan kepemimpinan yang mampu menyesaikan masalah hukum dan HAM.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens terus berupaya keras mendesakkan bahwa kasus penculikan aktivis 98 dan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan harus menjadi tema penting di debat pertama capres-cawapres.

Bonni berpendapat bahwa kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus massa lalu.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting, yang harus diungkap kepada publik, karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” kata Boni Hargens.

Bonni mengatakan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus Novel Baswedan sudah terbentuk, maka sudah seharusnya Jokowi juga membentuk TGPF atas pelanggaran HAM.

Pernyataan itu seolah hendak mengarahkan pikiran pendengar ke arah dosa besar Prabowo atas kasus penculikan aktivis 1998.

Rocky Gerung mencoba membangun pemikiran yang mengkonter pikiran Bonni dengan mengandaikan pertanyaan panelis kepada kedua pasangan Paslon tentang pelanggaran HAM.

“Apakah pak Jokowi tahu soal pelanggaran HAM ? Jika pak jokowi menjawab tahu, maka kenapa tidak segera ditindak tegas atau sebaliknya,” kata Rocky Gerung.

Perdebatan menjadi saling serang yang mulai tidak sehat dengan saling menggunakan sebutan “kadal” dan “cicak”.

Sehingga Karni Ilyas mulai keteteran memandu acara.

Sujiwo Tejo mencoba melihat masalah Hukum dan HAM dari sisi kemanusiaan yang seharusnya dipahami secara arif.

Presiden jancukers menyodorkan keberatan atas pelaksanaan debat capres yang menurutnya tidak ada diamanatkan Pancasila.

“Dalam sila ke empat hanya disebut permusyaratan perwakilan. Jadi gak ada voting,” kata Sujiwo.

Sujiwo juga menyodorkan teori evolusi versinya dengan menganalogikan kerbau dan kambing yang terikat pada talinya, sedang manusia terikat pada kata – katanya. Binatang mengalami stagnan, dan manusia berkembang mulai tidak terikat pada kata kata dan janjinya.

“Jadi buat apa ada debat jika manusi sudah tidak terikat pada kata dan janjinya,” sindirnya pedas.

Giliran Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, sebagai akademisi menempatkan dirinya berada ditengah. Tetapi paparan Refli Harun justru memberikan gambaran pesimisme bagi penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Refly, selama ini permasalahan penegakan Hukum dan HAM sebenarnya jalan ditempat dan hampir tak ada progress yang memuaskan.

“Karenanya siapapun kelak yang terpilih harus mampu mengambil alih penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tegas Refly.

Jika tidak, maka Refly Harun meragukan masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat tertanggulangi dengan baik.

Refli Harun juga menawarkan teori “cut off”. Meski dia sendiri meragukannya teori itu dapat berjalan dengan baik.

Teori cut off yang dimaksud Refli adalah menghentikan seluruh upaya penyelidikan dugaan korupsi dan seluruh pejabat tanpa terkecuali melaporkan harta kekayaannya.

“Setelah itu baru kita ketahui bagaimana menanggulangi korupsi sampai ke akar akarnya,” tandas Refli.

Diskusi ditutup dengan pernyataan Karni Ilyas, menyitir pernyataan filsuf Yunani.

“Penegakan hukum yang sesungguhnya adalah kemakmuran rakyat” (#)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini