Forum Pembauran Kebangsaan Jangan Sampai Jadi Produk Gagal.

0

jempolindo.id – Jember. Penulis yang kebetulan berkesempatan bertanya dalam sesi tanya jawab pada acara Sosialisai Forum Pembauran Kebangsaan, Senin (17/12/18) di Aula Bakesbangpol Jember mencoba menyodorkan kritik atas banyaknya lembaga dan regulasi yang justru ujungnya menjadi produk gagal.

“Sudah banyak regulasi dan lembaga atas nama Pembauran Kebangsaan. Salah satu diantaranya Forum Pembauran Kebangsaan. Bertaburannya forum atas nama kebangsaan justru memicu tanya. Bagaimana sebenarnya Komitmen Pemerintah terhadap Pembauran Kebangsaan” hal itu diungkapkan penulis untuk mengingatkan segenap pihak.

Sebab Konflik
Senada dengan kritik penulis, peserta lainnya, Wayan mengemukakan sumber timbulnya konflik adalah kesenjangan ekonomi, perbedaan tafsir agama (agitasi kelompok agama garis keras), supremasi kelompok tertentu, dan berita Hoax.

Selama akar masalahnya belum diselesaikan maka masalah pembauran hanya akan menjadi wacana.

Wayan malah mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap keseriusan pembauran.

Dia mencontohkan matinya Dewan Pendidikan di Jember, yang menurutnya ketiadaan Dewan Pendidikan di Jember merupakan fakta bahwa pemerintah tidak serius menangani pembauran.

Pendekatan Kultural
DR Mohamad Ilham Zubaeri, budayawan Jember, juga menilai pemerintah seringkali gagal masalah daerah, karena pola penanganan daerah menggunakan cara berfikir orang Jakarta.

Sementara, setiap daerah memiliki ke arifan lokal berbeda.
“Seyogjanya penyelesaian daerah menggunakan pendekatan kultural yang berkembang didaerah itu,” kata Ilham.
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unej itu berpendapat menyelesaikan masalah jember , misalnya, harus menggunakan cara orang Jember.

Jember yang dikenal sebagai masyarakat pendalungan tentu berbeda jauh dibanding masyarakat daerah lainnya.

Merawat Kearifan Lokal
Pernyataan Ilham didukung Stefanus BL, berbekal sebagai perantauan yang beragama Nasrani, stefanus memiliki kekayaan pengalaman, yang dari pengalamannya telah banyak bermanfaat menangani masalah pembauran kebangsaan.

“Jadilah orang kristen yang berbudaya lokal,” stefanus teringat pesan orang tuanya.

Selera Rezim
Mantan Ketua Partai Golkar Jember yang juga anggota BP7 era orde baru, H Giman Supriatno juga menyarankan agar kegiatan sosialisasi peraturan tidak berhenti hanya pada kegiatan yang justru kehilangan muatan materinya.

Dulu, kata Giman, permasalahan Pembauran Kebangsaan itu sudah selesai dibahas dalam butir butir Pancasila yang dijabarkan dalam P4.

Pasca reformasi karena kebencian kepada sebuah rezim lantas P4 dihilangkan. Lalu BP7 mengejawantah menjadi BPIP.
“Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, seharusnya setiap rezim punya kewajiban melanjutkan,” sindir Giman.

Komitmen Pemerintah Daerah
Menjawab kehawatiran itu, Asisten 3 sekdakab Jember Drs Hadi Mulyono menegaskan bahwa pemerintah kabupaten jember punya komitmen yang kuat untuk terus mengawal agenda pembauran kebangsaan ini.

“Semua lembaga yang terkait dengan pembauran kebangsaan masih ada. Kami berkomitmen untuk menjalankannya,” kata Hadi.

Hadi berjanji akan menindak lanjuti usulan dan masukan peserta kepada Bupati Jember.

Senada dengan Hadi, Ketua FPK Kabupaten Jember KH Misbahussalam juga mengemukakan keseriusannya menjalankan agenda FPK ke depan.

Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

“FPK merupakan wadah informasi , komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan unruk menumbuhkan, memantapkan , memelihara dan mengbangkan pembauran kebangsaan,” pungkasnya. (#)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini